Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendorong percepatan pemetaan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di seluruh wilayah Jawa Timur guna memastikan keberlanjutan lahan pertanian sekaligus memberikan kepastian tata ruang.
Upaya ini untuk menjaga keseimbangan antara ketahanan pangan dan pengembangan industri. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (30/3).
Menurut Khofifah, kejelasan tata ruang, khususnya pemetaan LSD, penting agar pertumbuhan industri tetap berjalan tanpa mengorbankan lahan produktif pertanian.
Untuk itu, posisi strategis Jatim sebagai salah satu penopang utama sektor industri nasional, lanjutnya, perlu diimbangi dengan pengaturan ruang yang jelas dan terukur.
“Target nasional 2045 sektor manufaktur di angka 30%, Jawa Timur hari ini sudah 35%. Artinya kita punya potensi besar, tapi harus didukung dengan pemetaan lahan yang jelas, mana untuk industri dan mana yang harus dilindungi sebagai LSD,” katanya.
Maka ia menilai, kepastian tata ruang tersebut sangat penting agar investasi dapat masuk tanpa hambatan sekaligus memberi ruang bagi pengembangan usaha yang sudah berjalan.
“Jangan sampai investor ingin masuk tapi tidak tersedia lahan yang pasti. Atau yang sudah eksisting ingin berkembang tapi terhambat. Ini yang harus kita benahi bersama,” tegasnya.
“Kalau pemetaannya sudah jelas, mana kawasan industri dan mana LSD, itu bisa kita kunci. Dengan begitu tidak ada lagi pergeseran fungsi lahan,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, Kanwil BPN Jatim menargetkan LSD di Jatim minimum 87% dari luas Lahan Baku Sawah untuk ditetapkan yang tersebar di 38 kabupaten/kota.
Sementara untuk capaian LSD di sejumlah daerah telah melampaui ambang batas minimal nasional 87%. Di antaranya Kabupaten Jember sebesar 87,65%, Lumajang 87,82%, Bangkalan 92% serta Magetan dan Pamekasan mencapai 93%.
Kendati begitu, secara keseluruhan masih terdapat kabupaten/kota yang belum mencapai target tersebut sehingga memerlukan percepatan pemetaan.
Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga menekankan pentingnya percepatan sertifikasi tanah sebagai bagian dari penguatan kepastian hukum atas lahan.
Data dari BPN Kanwil Jatim, saat ini masih terdapat sekitar 5,2 juta bidang tanah di Jawa Timur yang belum bersertifikat dari total 23 juta bidang.
“Masih ada sekitar 5,2 juta bidang tanah dari 23 juta bidang yang belum bersertifikat. Ini harus menjadi perhatian serius kita bersama. Sertifikasi tanah adalah fondasi kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat,” ucapnya.
Terkait hal tersebut, Khofifah menyampaikan bahwa penataan pertanahan di Jawa Timur memerlukan kerja bersama lintas sektor dan lintas daerah. Karena itu, koordinasi yang lebih intensif bersama bupati dan wali kota menjadi penting agar langkah percepatan dapat berjalan selaras.
“Kita perlu segera melakukan rakor bersama bupati dan wali kota agar langkah kita bisa seiring, saling menguatkan, dan percepatan ini dapat segera tercapai,” pungkasnya. [ina.dre]
