Kab Malang, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Malang akan menggelar asesmen kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Asesmen kompetensi bakal digelar, pada tanggal 13-14 Oktober, bertempat di Gedung Assessment Center Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur (Jatim).
Menurut Kepala BKPSDM Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, Kamis (9/10), Asesmen kompetensi bagi JPTP itu, BKPSDM Kabupaten Malang bekerja sama dengan BKD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Asesmen kompetensi bagi JPTP di lingkungan Pemkab Malang merupakan kewajiban periodik yang wajib diikuti tiga tahun sekali oleh pejabat Eselon II dan Eselon III.
”Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan peningkatan kualitas dan profesionalisme pejabat public,” tuturnya.
Nurman menjelaskan, asesmen itu merupakan penilaian kompetensi sebagai kewajiban rutin yang harus ditempuh oleh JPTP, yang memiliki pangkat Eselon II dan Eselon III. Sedangkan asesmen ini tidak hanya menjadi dasar administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai sertifikat kompetensi yang dapat digunakan sewaktu-waktu.
Terutama untuk pejabat yang akan mengikuti promosi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi. Contohnya, pejabat Eselon III yang akan naik ke Eselon II, atau kandidat Sekretaris Daerah (Sekda), seperti Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Calon JPTP yang sudah dilaksanakan oleh Pemkab Malang, yang mana Budiar Anwar ditunjuk oleh Bupati Malang sebagai Sekda definitive.
”Wajib hukumnya pejabat eselon II dan III memiliki sertifikasi hasil asesmen yang masih berlaku. Sebabm asesmen setiap tiga tahun sekali harus diperbarui. Sehingga untuk memperbarui itu, maka Pemkab Malang menggelar asesmen yang akan diikuti 23 orang pejabat Eselon III,” terang Nurman.
Nurman menegaskan, untuk tahap pertama, asesmen diikuti oleh 23 pejabat Eselon III, yang meliputi kepala badan, kepala dinas, asisten dan staf ahli. Metode yang digunakan pada asesmen kompetensi ini menggunakan standar nasional, mulai tes psikologi, wawancara kompetensi serta tes kemampuan manajerial dan teknis jabatan. Metodenya standar, ada psikotest, wawancara, dan tes teori yang semua dilakukan oleh lembaga berkompeten di Pemrov Jatim. Sedangkan tujuan utama dalam pelaksanaan asesmen tersebut adalah untuk memperoleh database kompetensi ASN yang akurat dan terkini.
Data ini, kata Nurman, akan menjadi acuan dalam berbagai kebijakan kepegawaian, seperti mutasi, promosi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Malang. Diharapkan, dengan asesmen ini BKPSDM akan memiliki data paling update terkait kemampuan dan kompetensi pejabat di lingkungan Pemkab Malang.
”Jadi ketika nanti ada penataan jabatan, pihaknya sudah punya dasar yang valid terkait kemampuan meraka. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa hasil asesmen kali ini menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk pengisian kekosongan jabatan di Pemkab Malang,” paparnya.
Meski belum diputuskan, apakah melalui mekanisme job fit atau kemampuan, kepribadian dan nilai-nilai, yang nantinya dalam Pansel Terbuka Jabatan Eselon III, agar BKPSDM sudah memiliki modal data potensi dan kapasitas pejabat melalui asesmen asesmen kompetensi bagi JPTP. [cyn.fen]