Lamongan, Bhirawa.
DPRD Kabupaten Lamongan meminta agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) meningkatkan pelayananya hingga ke tingkat desa. Sebab, selama ini, warga Lamongan mengurus administrasi kependudukan (adminduk) harus ke Disdukcapil setempat, Mall Pelayanan Publik, atau Kantor Kecamatan yang masih memberatkan sebagian warga. Hal ini tentu saja menyulitkan, apalagi bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat layanan.
Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Dimyati, menegaskan bahwa pelayanan adminduk seharusnya bisa dilakukan di tingkat desa atau kelurahan. “Di Lamongan ada 474 desa dan kelurahan. Memang berat, tapi bukan berarti tidak bisa. Kami akan berusaha mewujudkannya,” ujarnya, Senin (3/2).
Komisi A DPRD Lamongan pun melakukan kunjungan kerja ke Disdukcapil DKI Jakarta untuk melihat bagaimana sistem di sana bisa berjalan hingga tingkat RT/RW. Menurut Dimyati, sistem seperti ini sangat membantu masyarakat dalam mengurus KTP, KK, akta lahir, dan akta kematian tanpa perlu datang ke kantor Disdukcapil.
Jika sistem ini diterapkan di Lamongan, maka antrean panjang di Disdukcapil dan MPP bisa dikurangi. Selain itu, data kependudukan bisa lebih akurat sehingga program pemerintah, seperti bantuan sosial, bisa lebih tepat sasaran. “Kami percaya bahwa kebijakan yang baik berasal dari data yang akurat. Jika pelayanan adminduk lebih mudah diakses, maka kebijakan pun akan lebih efektif,” tegas Dimyati.[yit.ca]