Oleh: Dr. Wira Yudha Alam,. M.IP., M.SM., dosen Universitas PGRI Adi Buana Surabaya | Kajian Ekonomi Politik Kelembagaan | November 2026
TERTANGKAPNYA para jenderal dalam skandal penyadapan Presiden Prabowo Subianto menandai pecahnya konsensus kekuasaan lama dan baru. Sinyal bahaya dari Cikeas mengonfirmasi krisis institusional yang kini merontokkan lantai bursa dan mengancam daya beli rakyat lewat jalur inflasi impor.
Jakarta di awal November 2026 bukanlah kota yang ramah bagi para pialang saham, apalagi bagi para teknokrat ekonomi. Di layar-layar terminal Bloomberg di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), grafik Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menukik tajam, meninggalkan jejak merah darah yang memanjang. Namun, pemicu kepanikan lantai bursa kali ini tidak datang dari pengumuman suku bunga The Fed di Washington atau eskalasi perang di Timur Tengah. Gempa itu berpusat hanya beberapa kilometer ke arah utara: dari balik dinding tebal Istana Kepresidenan dan markas besar kepolisian.
Kabar dicokoknya tiga perwira tinggi kepolisian—termasuk mantan Kepala Polri yang baru saja menghangatkan kursi Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bersama dua jenderal bintang dua, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution dan Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso—atas dugaan operasi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, meledak bak bom waktu. Peristiwa ini bukan sekadar skandal pelanggaran prosedur intelijen. Dalam kacamata ekonomi politik, ini adalah deklarasi perang terbuka. Konsensus semu yang selama ini menopang transisi kekuasaan akhirnya retak, memperlihatkan pertarungan telanjang antara dua poros kekuatan: “Geng Solo” dan “Kubu Hambalang”.
Ketika aparat bersenjata dan instrumen intelijen negara digunakan untuk menyadap kepala negara yang sah, pasar tidak lagi melihat Indonesia sebagai demokrasi yang terkonsolidasi. Pasar melihat sebuah negara yang sedang mengalami kanibalisme institusional dari dalam.
Anatomi Perang Dingin yang Memanas: Dari Koalisi Transaksional ke Spionase Internal
Dalam literatur ekonomi politik kelembagaan, koalisi gemuk yang dibangun di atas kompromi transaksional selalu menyimpan bibit ketidakstabilan. Selama berbulan-bulan, publik disuguhi panggung teater politik yang seolah harmonis. Namun, di balik layar, terjadi tarik-menarik sengit mengenai distribusi sumber daya ekonomi, kendali atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), konsesi tambang, hingga penempatan orang-orang kunci di pos penegakan hukum.
Poros yang di ruang publik kerap dijuluki sebagai “Geng Solo”—jejaring loyalis kekuasaan lama yang masih mencengkeram birokrasi, kepolisian, dan simpul-simpul rente ekonomi—tampaknya enggan menyerahkan veto power mereka begitu saja. Di sisi seberang, “Kubu Hambalang”—lingkar inti Presiden Prabowo Subianto—menuntut kendali penuh dan otonomi komando atas instrumen negara demi menjalankan agenda strategis rezim baru.
Penempatan figur-figur kunci dari rezim lama di jantung kekuasaan baru awalnya dibaca sebagai bentuk power-sharing (bagi-bagi kekuasaan) untuk menjaga stabilitas. Namun, teori Oligarki (Jeffrey Winters, 2011) dan Politik Kartel mengajarkan satu hal: ketika dua matahari kembar berbagi langit yang sama, kecurigaan adalah mata uang yang paling laku. Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh kunci oleh para jenderal yang berafiliasi dengan poros kekuatan lama menunjukkan bahwa mekanisme power-sharing telah gagal. Faksi yang merasa terancam kehilangan akses terhadap rente ekonomi dan perlindungan hukum memilih jalan pintas: memata-matai sang pemegang mandat konstitusi untuk mencari kartu truf (leverage) politik.
Dalam kerangka pemikiran Daron Acemoglu dan James A. Robinson melalui Why Nations Fail, fenomena ini adalah manifestasi paling purba dari institusi ekstraktif (extractive institutions). Aparatus keamanan negara (state apparatus) yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung kontrak sosial dan penjamin kepastian hukum secara imparsial, justru mengalami privatisasi fungsi menjadi alat spionase faksional. Negara sedang dibajak (state capture) oleh faksi-faksi elit yang bertikai.
Lonceng Bahaya dari Cikeas dan Runtuhnya Political Trust
Jika ada pihak yang masih meragukan betapa gentingnya situasi di puncak kekuasaan, keraguan itu disapu bersih oleh kicauan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tepat pukul sepuluh pagi pada 4 November 2026, dari kediamannya, jenderal purnawirawan yang dikenal sangat terukur dalam memilih diksi itu menulis kalimat yang mengguncang jagat politik:
“Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral. Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri.
Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia ini.” — Susilo Bambang Yudhoyono (@SBYudhoyono, 4 November 2026)
Bagi para analis risiko politik (political risk analysts) di Singapura, Hong Kong, hingga London, cuitan SBY bukanlah sekadar keluh kesah seorang sesepuh politik. SBY adalah bagian dari koalisi pendukung pemerintah. Ketika seorang insider sekaliber SBY menggunakan frasa “politik liar” dan “rakyat merasa takut” di ruang terbuka, itu adalah sinyal asymmetric information yang bocor ke publik. Itu adalah konfirmasi tingkat tinggi bahwa aturan main (rules of the game) di tingkat elit telah rusak parah.
Dalam ekonomi politik, kepercayaan (trust) adalah pelumas utama mesin kapitalisme. Tanpa kepastian bahwa elit politik tunduk pada batas-batas konstitusional dan moral, seluruh kalkulasi bisnis jangka panjang menjadi sia-sia. Pernyataan SBY menjadi katalis psikologis yang mengubah kecemasan tersembunyi para pelaku pasar menjadi kepanikan terbuka.
Mekanisme Transmisi: Bagaimana Drama Penyadapan Menggergaji IHSG dan Memicu Inflasi?
Pertanyaan krusial yang harus dijawab oleh ilmu ekonomi politik adalah: bagaimana persisnya skandal penyadapan di lingkar Istana dan perseteruan “Solo versus Hambalang” bisa merusak portofolio saham di lantai bursa dan membuat harga beras, minyak goreng, hingga bahan baku pabrik di tingkat akar rumput melonjak? Penjelasannya tidak terletak pada mistik pasar, melainkan pada tiga saluran transmisi makroekonomi yang bekerja secara simultan dan kejam:
1. Capital Outflow, Prematuritas Risiko, dan Rontoknya IHSG
Pasar keuangan membenci ketidakpastian melebihi berita buruk itu sendiri. Ketika Presiden disadap oleh jajarannya sendiri, dan mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan ditahan, investor institusional langsung membaca adanya potensi “perang pembersihan” (purging) dan aksi balas-membalas (retaliation) yang panjang di tubuh birokrasi.
Banyak korporasi besar yang melantai di Bursa Efek Indonesia—mulai dari sektor energi, pertambangan, infrastruktur, hingga perbankan BUMN—memiliki keterkaitan historis maupun komisaris yang terafiliasi dengan faksi-faksi politik tersebut. Keretakan “Solo–Hambalang” berarti kontrak-kontrak bisnis, konsesi proyek strategis, dan kepastian regulasi yang terbit di era sebelumnya kini berada di ujung tanduk.
Akibatnya, manajer investasi asing langsung mengaktifkan tombol risk-off. Terjadi pelarian modal keluar (capital outflow) secara masif dari pasar ekuitas dan Surat Berharga Negara (SBN). Premi risiko negara (Country Risk Premium), yang diukur melalui Credit Default Swap (CDS) Indonesia, melonjak tajam. Ketika investor asing mengobral saham-saham blue chip perbankan dan infrastruktur untuk menyelamatkan likuiditas mereka ke aset aman (safe haven) seperti Dolar AS dan emas, IHSG pun tersungkur tanpa penopang.
2. Jalur Nilai Tukar Menuju Imported Inflation (Exchange Rate Pass-Through)
Rontoknya IHSG dan keluarnya modal asing dari pasar obligasi negara memiliki dampak berantai yang langsung menghantam jantung moneter: nilai tukar Rupiah. Ketika triliunan Rupiah dilepas oleh investor asing dan ditukar kembali menjadi Dolar AS untuk dibawa pulang, pasokan valuta asing di dalam negeri mengering dan kurs Rupiah terdepresiasi tajam.
Di sinilah letak tragedi ekonomi politik Indonesia: struktur industri dan pangan kita memiliki ketergantungan impor yang sangat tinggi. Dari bahan baku industri manufaktur (bahan kimia, plastik, komponen elektronik, besi baja), bahan bakar minyak (BBM), hingga komoditas pangan dasar (gandum untuk mi instan dan roti, kedelai untuk tahu-tempe, bawang putih, gula, hingga pakan ternak), semuanya dibeli menggunakan Dolar AS.
Dalam teori moneter, fenomena ini dikenal sebagai Exchange Rate Pass-Through (ERPT). Setiap depresiasi Rupiah yang dipicu oleh “liarnya politik elit” di Jakarta secara otomatis mengerek biaya impor (imported inflation). Produsen di dalam negeri yang tidak sanggup lagi menahan pembengkakan biaya produksi akibat mahalnya Dolar akhirnya meneruskan beban tersebut kepada konsumen. Hasilnya: inflasi merangkak naik di tengah daya beli masyarakat yang sudah rapuh. Rakyat kecil di pasar tradisional pada akhirnya harus membayar “pajak inflasi” atas pertarungan kekuasaan antara Solo dan Hambalang.
3. Kelumpuhan Teknokratis (Bureaucratic Paralysis) dan Perburuan Rente Rantai Pasok
Saluran transmisi ketiga bersifat struktural dan kelembagaan. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan kementerian teknis seharusnya menjadi dapur pengendali inflasi, pengawas distribusi logistik, dan eksekutor program fiskal. Namun, ketika Kepala KSP ditangkap karena menyadap Presiden, seluruh mesin birokrasi mengalami syok dan kelumpuhan (bureaucratic paralysis).
Pejabat eselon satu dan direksi BUMN kini lebih sibuk mengamankan posisi politik masing-masing—menghindari cap sebagai “orang Solo” atau berebut menunjukkan loyalitas baru ke “Hambalang”—ketimbang mengurus kelancaran pasokan beras atau efisiensi anggaran. Di saat pengawasan negara melemah akibat konflik internal elit, para spekulan dan kartel komoditas pangan bergerak leluasa memainkan stok dan menaikkan margin harga untuk mengompensasi tingginya ketidakpastian politik. Ekonomi biaya tinggi (high-cost economy) pun menemukan momentum terburuknya.
Cermin Retak dari Negeri Seberang: Pelajaran dari Afrika Selatan, Turki, dan Thailand
Apa yang dialami Indonesia hari ini bukanlah anomali tunggal dalam sejarah ekonomi politik dunia. Sejumlah negara berkembang (emerging markets) pernah terperosok ke dalam jurang kemunduran ekonomi akibat pola konflik elit yang nyaris identik: pecahnya aliansi antara pemimpin lama dan baru, disertai pembajakan instrumen intelijen dan keamanan untuk spionase internal.
Kasus Afrika Selatan di bawah bayang-bayang skandal “Spy Tapes” dan Turki saat pecahnya aliansi Erdogan–Gülen adalah cermin paling benderang bagi Jakarta. Di Turki, ketika Erdogan menyadari bahwa kepolisian dan kejaksaan yang diisi oleh loyalis sekutu lamanya (Gülen) justru menyadap kantor kepresidenan dan menteri-menterinya pada akhir 2013, respons yang diambil adalah pembersihan institusional tanpa kompromi. Pasar keuangan Turki langsung menghukum kekacauan tersebut: indeks saham BIST-100 ambruk seketika, Lira terjun bebas, dan Turki masuk ke dalam lorong panjang inflasi struktural karena hilangnya independensi teknokratis.
Hal serupa terjadi di Afrika Selatan. Ketika instrumen intelijen negara (National Intelligence Agency) dan lembaga pemberantasan korupsi (Scorpions) dijadikan senjata saling sadap antara kubu Mbeki dan kubu Zuma, investor global menarik garis tegas: Afrika Selatan tidak lagi memiliki kepastian hukum (rule of law). Modal asing menguap, mata uang Rand terpuruk, dan inflasi menggerogoti perut warga miskin di township Johannesburg.
Epilog: Memutus Rantai “Politik Liar” Sebelum Pasar Menjatuhkan Vonis
Kini, bola panas itu berada tepat di tangan Presiden Prabowo Subianto. Skandal penyadapan yang menyeret para jenderal di lingkar dalam kekuasaan telah membuktikan bahwa kompromi politik yang dibangun tanpa garis demarkasi hukum yang tegas adalah bom waktu bagi perekonomian nasional.
Seruan SBY agar Presiden Prabowo “menghidupkan kembali politik yang berkeadaban” harus diterjemahkan secara konkret ke dalam langkah-langkah penyelamatan ekonomi politik. Pasar tidak butuh sekadar konferensi pers yang menampilkan senyum dipaksakan para elit di beranda Istana. Untuk menghentikan pendarahan di lantai bursa (IHSG) dan menahan laju inflasi sebelum mencekik leher rakyat, pemerintah harus melakukan restorasi kelembagaan secara radikal:
1. Transparansi dan Supremasi Hukum Tanpa Pandang Bulu: Proses hukum terhadap kasus penyadapan presiden harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan konstitusional, bukan melalui pengadilan gelap faksional. Pasar harus diyakinkan bahwa langkah ini adalah penegakan hukum (rule of law) untuk mendisiplinkan aparat, bukan sekadar babak awal dari balas dendam politik yang tak berujung.
2. De-politisasi Aparatus Keamanan dan Birokrasi Ekonomi: Harus ada pembersihan loyalitas ganda di tubuh Polri, intelijen, dan kementerian. Aparat negara hanya boleh memiliki satu loyalitas tunggal: kepada konstitusi dan kepala negara yang sah, bukan kepada patron politik masa lalu di “Solo” maupun kelompok kepentingan sempit di sekitar “Hambalang”.
3. Membangun Firewall Teknokratis: Di tengah badai politik ini, Presiden Prabowo harus memberikan otonomi penuh dan perlindungan kelembagaan (firewall) kepada tim ekonomi—Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan—agar tetap bekerja secara teknokratis menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan kelancaran pasokan pangan, bebas dari intervensi perburuan rente faksi politik.
Sejarah ekonomi politik dunia telah berulang kali menulis vonis yang sama: tidak ada fondasi makroekonomi yang cukup kuat untuk menahan beban dari elit politik yang saling memangsa. Jika “politik liar” yang menghalalkan segala cara ini tidak segera dijinakkan oleh supremasi hukum dan rasionalitas teknokratis, maka bukan hanya kehormatan institusi kepresidenan yang tercabik, melainkan juga ketenteraman dan periuk nasi ratusan juta rakyat Indonesia. [aya.kt]
