Kota Malang, Bhirawa
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, telah berjalan dengan dinamis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang meluncurkan buku “Dinamika Pilkada Kota Malang Tahun 2024.”
Ketua KPU Kota Malang, Mohammad Toyib, Selasa (25/2) kemarin mengemukakan, terlebas dari kekurangan dalam pelaksanaan Pilkada Kota Malang semuanya telah berjalan dengan dinamis.
Karena itu, hadirnya buku ini , kata Toyib, merangkum seluruh proses penyelenggaraan Pilkada, mulai dari pembentukan badan ad-hoc, pemutakhiran data pemilih hingga penghitungan suara, gugatan di MK hingga penetapan pasangan terpilih.
Buku ini, lanjutnya, merupakan upaya KPU dalam mendokumentasikan perjalanan Pilkada 2024, yang untuk pertama kalinya digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024 lalu.
Pihaknya ingin buku ini menjadi bagian dari sejarah kepemiluan. Pilkada serentak 2024 memiliki banyak tantangan.
“Kami ingin mendokumentasikan seluruh perjalanannya. Mulai dari pembentukan badan ad-hoc, pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan pemenang,” ujar Toyib.
Hasil Pilkada Kota Malang, telah memiliki Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang definitif hasil Pilkada 2024, yakni Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin.
Keduanya resmi menjabat setelah dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pasangan ini berhasil mengalahkan dua pesaingnya, yaitu Heri Cahyono-Ganis Rumpoko serta Mochamad Anton-Dimyati Ayatulloh, dalam kontestasi politik yang berlangsung ketat.
Lebih dari sekadar dokumentasi, Toyib menuturkan buku ini juga berisi evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024, termasuk dinamika eksternal seperti tantangan dan hambatan yang dihadapi KPU selama proses berlangsung.
Pihaknya berharap buku ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dan menjadi referensi bagi akademisi dalam melakukan kajian tentang kepemiluan.
“KPU ingin Pilkada 2024 bisa menjadi pembelajaran bagi KPU sendiri, bagi masyarakat, utamanya untuk akademisi bisa sebagai preferensi dalam pendidikan politik secara umum,” tambahnya.
Buku setebal 200 halaman ini akan dicetak dalam jumlah banyak agar dapat menjangkau lebih banyak pembaca.
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan ia menegaskan KPU Kota Malang telah melakukan berbagai kajian mendalam, salah satunya melalui Forum Group Discussion (FGD) dengan media dan pihak terkait. Evaluasi ini mencakup aspek bimbingan teknis (Bimtek), koordinasi antara KPU dan Bawaslu, serta berbagai faktor lain dalam penegakan demokrasi.
“Evaluasi ini sangat penting bagi kami karena berbasis pada fakta di lapangan. Hasilnya juga akan diteruskan ke KPU Provinsi dan KPU RI sebagai bagian dari kesimpulan besar di tingkat nasional,” katanya.
Selain itu, dia menyampaikan regulasi pemilu harus menjadi acuan bagi seluruh pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat.
Ia menegaskan, profesionalisme penyelenggara, transparansi kepada masyarakat, serta kepatuhan peserta terhadap aturan perundang-undangan adalah kunci suksesnya Pilkada.
“Apabila semua pihak berpegang teguh pada regulasi yang ada, maka pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan baik,”pungkasnya. [mut.gat]