Keadilan sosial telah menjadi cita-cita aktifis kemerdekaan Indonesia, pada awal abad ke-20. Bahkan melalui bisik-bisik kalangan pelajar di luar negeri, di-gelora-kan semangat kebangsaan. Sampai Boedi Oetomo, didirikan bukan sekadar menggali rasa nasionalisme. Melainkan kemakmuran segenap anak negeri, dimulai dari menggalang dana pendidikan, mencegah putus sekolah. Namun sampai sekarang, masih banyak pelajar putus sekolah. Karena tidak memiliki biaya. Rerata tingkat pendidikan rakyat hanya kelas 1 SMA.
Masih banyak Pemerintah Daerah yang nyata-nyata melanggar konstitusi. Khususnya UUD pasal 31 ayat (4), tentang anggaran pendidikan. Dalam konstitusi, dinyatakan secara jelas, “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”
Amanat konstitusi, UUD pasal 31 ayat (4), direkayasa, dihitung sepihak, seolah-olah sudah mencapai 20%. Padahal hanya sekitar 13%, termasuk APBD di kawasan Jawa, masih banyak direkayasa. Lebih lagi direkayasa untuk MBG (Makan Bergizi Gratis), sampai sebesar Rp 223 trilyun. Sehingga saat ini anggaran Pendidikan bukan 20% dari APBN, tetapi tersisa 14,2%. MBG nyata-nyata bukan program fungsi Pendidikan. Melainkan fungsi Perlindungan Sosial. Walau sasarannya pelajar.
Anggaran Pendidikan, tak mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan. Di tingkat nasional, dan daerah. Berdampak tidak bisa mencegah tragedi putus sekolah. Konon menurut data Kemendikdasmen, jumlah anak putus sekolah “hanya” (tak lebih) sekitar 67 ribu. Namun berdasar data BPS (Badan Pusat Statistik), totala anak yang tidak bersekolah sebanyak 4 juta anak. Termasuk sudah lulus di berbagai jenjang, tetapi tidak melanjutkan. Juga yang sama sekali tidak pernah sekolah.
Ironisnya, sekitar 2,92 juta anak usia 7-18 tahun, tidak bersekolah,terutama usia 16-18 tahun. Artinya, ada yang putus sekolah tingkat SD, putus sampai SMP sederajat, dan putus sekolah tingkat SLTA.Padahal visi pendidikan menjadi tujuan di-dirikan-nya negara kesatuan Republik Indonesia. Tercantum dalam pembukaan UUD alenia ke-4, “…untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa … .”
Perkumpulan Boedi Oetomo, didirikan oleh kalangan pelajar STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (sekolah kedokteran) di Jakarta. Merealisasi gagasan dr. Wahidin Soedirohoesodo, sejak awal ber-visi nasional Indonesia. Terbukti semboyan yang di-gelora-akan adalah Indie Vooruit (Indonesia Maju), bukan JavaVooruit. Walau pendiri dan penggerak perkumpulan, seluruhnya orang Jawa. Maka pantas Boedi Oetomo dianggap sebagai penggugah rasa kebangsaan.
Perkumpulan Boedi Oetomo bukan hanya bertujuan meng-gelora-kan rasa kebangsaan, secara ideologis. Tetapi juga “bil-hal” meng-gugah usaha perekonimian grass-root. Antara lain pemberian benih tanaman (padi, jagung, kedelai, dan aneka buah-buahan). Bahkan juga membeli hasil panen pada saat panen raya. Serta menyokong peternakan ayam, kambing, domba dan sapi kepada kelompok petani. Juga industri skala rumahtangga.
Maka memperingatiHari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Pemerintah berkewajiban mem-fasilitasi pemerataan hasil kemerdekaan (dan pembangunan), selama 80 tahun. Tema Harkitnas ke-118 tahun 2026, cukup idealis. Jargon, “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Bukan sekedar retorika,hanya sebatas pada upacara.
Seruan moral Harkitnas ke-118 patut menjadi visi mempedulikan nasib “kalangan tertinggal.” Karena realitanya beberapa pelajar sampai meninggal dunia dalam keterbatasan perlengkapan sekolah. Masih memakai sepatu yang bolong-bolong, dan tidak memiliki alat tulis memadai.
Konstitusipadapasal 34 ayat(2), meng-amanat-kan,”Negaramengembangkansistemjaminansosialbagiseluruhrakyatdanmemberdayakanmasyarakat yang lemahdantidakmampusesuaidenganmartabatkemanusiaan.”
——— 000 ———
