Jakarta, Bhirawa
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR RI oleh Presiden Prabowo Subianto akan menjadi tradisi baru.
Dia mengatakan biasanya KEM-PPKF untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
“Jadi, kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden itu menjadi sebuah tradisi baru memang,” kata Misbakhun di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan KEM-PPKF secara reguler dilakukan setiap 29 Mei sebagai tanda dimulainya pembahasan Rancangan APBN di DPR RI. Dalam KEM-PPKF itu, menurut dia, biasanya akan dibahas soal asumsi ekonomi makro, mulai dari tingkat inflasi, nilai tukar rupiah hingga produksi minyak dan gas.
Selain itu, dia mengatakan isi KEM-PPKF juga akan membicarakan alokasi pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga. Dalam KEM-PPKF yang dibahas pada 2026 ini, maka hal itu akan menjadi Rancangan APBN untuk 2027.
“Ini orang sedang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Bapak Presiden di dalam KEM-PPKF ini. Tentunya masyarakat akan menunggu dan ini akan menjadi sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan kita,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI menjelaskan Presiden Prabowo menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk menyamakan pandangan dan menyatukan kekuatan.
“Insya Allah (Bapak Presiden) hadir. Kebetulan (Rabu) tanggal 20 (bertepatan dengan) Hari Kebangkitan Nasional. Jadi, Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia dihubungi di Jakarta, Selasa (19/5). [ant.kt]
