Oleh :
Irfani Rosyidah Rahmah
Penulis adalah Pegawai Seksi Bank KPPN Malang.
“Satu mangkok saja, dua ratus perak, yang banyak baksonya”
Demikian salah satu penggalan lirik lagu anak-anak berjudul “Abang Tukang Bakso” yang kalau dinyanyikan di zaman sekarang sepertinya can’t relate sama sekali. Hal tersebut dikarenakan di dunia ini ada yang namanya inflasi.
Inflasi bisa diartikan dengan kondisi naiknya harga suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Meski begitu, tidak selamanya inflasi berdampak negatif pada perekonomian. Inflasi bisa bersifat positif dalam rentang nilai yang wajar.
Inflasi dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi ketika produsen meningkatkan produksinya sehingga dengan tingginya proses produksi dapat terbuka lapangan kerja baru. Tetapi apabila nilai inflasi sudah terlalu tinggi, daya beli masyarakat pun akan menjadi rendah. Maka dari itu diperlukan sebuah alat untuk mengendalikan inflasi agar tetap dalam tingkat yang wajar.
Salah satu peran KPPN di tengah tugas baru TREFA adalah sebagai Financial Advisor. KPPN Malang senantiasa membuat gebrakan dalam beberapa hal untuk meningkatkan kapasitas pegawainya dalam memahami dan menganalisis data. Dalam suasana diskusi yang sersan, serius tapi santai, Kepala KPPN Malang, pejabat pengawas, dan para pegawai yang tergabung dalam tim TREFA membahas terkait tagging inflasi.
Tagging inflasi adalah proses identifikasi dan pemantauan program atau kegiatan yang memiliki potensi dampak terhadap inflasi. Dalam pengelolaan anggaran, tagging inflasi dilakukan pada program-program tertentu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tersebut tidak menyebabkan tekanan inflasi yang berlebihan.
Penentuan tagging inflasi ini dilakukan melalui strategi 4K? Eitss, 4K di sini bukan berarti resolusi kualitas gambar, lalu apa yang dimaksud dengan 4K?
4K adalah strategi kunci pengendalian inflasi melalui beberapa faktor. Yang pertama adalah keterjangakauan harga (K1) berfokus pada stabilisasi harga dan mengelola permintaan. Yang kedua yaitu ketersediaan pasokan (K2), bertujuan dalam mengelola penguatan produk domestik, stok nasional, dan kelembagaan.
Pada faktor Kelancaran distribusi (K3) dipusatkan pada penguatan kerjasama antar daerah dan meningkatkan infrakstruktur. Terakhir untuk komunikasi efektif (K4) difokuskan pada program kerja meningkatkan ketersediaan dan kualitas data, koordinasi pusat dan daerah, serta pengendalian ekspektasi inflasi. Kebijakan 4K ini diimplementasikan dalam program/kegiatan yang melekat pada beberapa K/L yang diturunkan dalam program/kegiatan.
Pada lingkup KPPN Malang, data tagging inflasi yang ditarik dari aplikasi SINTESA menunjukkan bahwa terdapat alokasi anggaran ter-tagging inflasi pada bidang komunikasi efektif (K4) pada Satker Badan Pusat Statistik (BPS) data sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp416,52 Juta atau 39,87% dari pagu. Alokasi anggaran ter-tagging inflasi terbesar berada di BPS Kota Malang, yakni Rp191,70 Juta. Sedangkan alokasi terkecil berada di BPS Kota Batu sebesar Rp28,97 Juta.
Tagging inflasi pada BPS di lingkup kerja KPPN Malang dipengaruhi oleh faktor komunikasi efektif (K4) yang digunakan untuk pengolahan data dan informasi publik dalam kegiatan penyediaan dan pengembangan statistik harga dengan output berupa publikasi/laporan statistik harga. Hal ini dapat kita lihat dalam Berita Rilis Statistik (BRS) yang rutin dilaksanakan oleh BPS setiap bulan.
Dalam mendukung perannya selaku Financial Advisor, KPPN Malang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Malang Raya yang pada April 2024 lalu menerima penghargaan dari Bank Indonesia.
Penghargaan tersebut diperoleh dari koordinasi dan sinergi yang baik dalam melaksanakan strategi inflasi 4K melalui tagging inflasi. Penandaan alokasi anggaran melalui tagging inflasi yang dilakukan dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi output dalam rangka mengendalikan inflasi.
Salah satu tools inovasi dari KPPN Malang yaitu Ca’Ngalam, menyajikan data terkait penyaluran maupun tagging inflasi dari kinerja APBN pada satker di lingkup kerja KPPN Malang. Dari inovasi tagging per K/L ini diharapkan KPPN Malang dapat mendukung penguatan peran selaku Tim Pengendali Inflasi di Daerah sehingga diperoleh pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas program/kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan.
————– *** ——————
