DPRD Gresik, Bhirawa.- Guna kelancaran penguna jalan, dan dukung ekonomi tubuh berkembang. Pelebaran jalan Menganti – Lakarsantri, Komisi III DPRD Gresik. Diprediksi bakal selesai tiga sampai empat tahun ke depan baru selesai, waktu yang panjang dikarenakan proyek penguhung Gresik – Surabaya. status tanahnya belum beres, sekarang terus di upaya pemkab pembebasan ruang milik jalan ( RMJ ).
Kondisi berbeda dengan ruas Menganti – Bringkang, tidak lama lagi pekerjaanya hampir tuntas. Pada sisi timur Pasar Menganti arah Surabaya, sekarang sudah dilakukan pelebaran yang jaraknya kurang dari satu kilometer.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan, dengan persoalan di lapangan. Di perkirakan rencana pelebaran hingga tembus Surabaya, itu estinasi baru tuntas 3-4 tahun ke depan. Karena ruas Menganti – Lakarsantri, memang banyak berdiri bangunan bersertifikat di atas rumija. Sehingga pelebaran yang menjadi proyek prioritas Pemkab Gresik, terkendala pembebasan.
“Beberapa tahun lalu, yang sisi timur itu dikerjakan di titik-titik tertentu, 200 meter dulu. Untuk yang lainya, masih nunggu pembebasan selesai dengan warga. Dan pada tahun ini ada anggaran l, untuk pembebasan sekaligus untuk pelebarannya. Tapi pembebasannya butuh cukup besar, dan pendekatan.”ujarnya.
Ditambahkan Abdullah Hamdi, bahwa untuk tahun ini, pelebaran jalan itu kembali dilanjutkan dengan anggaran Rp 2 miliar. Namun saat masuk proses tender, terdapat kendala hingga harus tender ulang. Rencananya, anggaran itu untuk pelebaran sepanjang 200 meter. Untuk yang lainya, Pemkab Gresik. Baru saja melakukan sosialisasi pengadaan lahan, di Desa Menganti.
Sementara Bupati Fandi Akhmad Yani mengatakan, bahwa pelebaran Menganti – Lakarsantri cukup penting. Mengingat akses kendaraan yang cukup tinggi, karena mobilitas masyarakat di sana. Di Desa Menganti, ruas yang akan ditangani memiliki panjang sekitar 580 meter. Termasuk kawasan simpang empat Menganti, berdasarkan identifikasi awal, terdapat 119 bidang tanah yang berpotensi terdampak. Seluruh proses pengadaan tanah, akan dilaksanakan melalui mekanisme penetapan kokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita tahu saat ini selatan cukup strategis, dengan perkembangan yang signifikan. Dengan dibangun aksesnya, maka roda perekonomian juga turut terdampak,”jelasnya. [kim.hel]
