Pemprov Jatim, Bhirawa – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menggalakkan strategi creative financing sebagai respons atas tekanan fiskal akibat pemangkasan dana transfer dari pusat. Langkah ini diambil untuk menjaga momentum pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah tanpa membebani masyarakat.
Tahun Anggaran 2026 menjadi tantangan berat bagi Pemprov Jatim setelah dana Transfer Ke Daerah (TKD) dipangkas sekitar Rp2,8 triliun. Sekda Jatim Adhy Karyono menyebut keterbatasan fiskal ini memaksa daerah mengajukan usulan program prioritas senilai Rp10 triliun ke pemerintah pusat agar bisa dibiayai melalui APBN.
Selain itu, menurut data yang kami himpun, Jawa Timur juga menghadapi ketidakseimbangan dalam dana bagi hasil. Provinsi ini menyumbang 51 persen produksi hasil tembakau (nikotin) nasional, namun hanya menerima bagi hasil sekitar 3 persen, yang setelah potongan tinggal 2,6 persen dan tahun 2026 dipotong lagi menjadi 1 persen.
Kondisi ini diperparah dengan tingginya angka kemiskinan di Jatim yang masih 9,3 persen, bahkan di beberapa kabupaten mencapai 10–12 persen dan di Madura ada yang 16 persen.
Strategi Creative Financing Pemprov Jatim sebenarnya telah digalakkan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa sejak awal 2026. Gubernur mendorong penerapan creative financing dengan tiga prinsip utama. Pertama, mencari sumber pendapatan baru di luar sumber konvensional, kedua mengubah pola pikir dari eksklusif menjadi inklusif dan yang terakhir adalah menggeser mindset dari revenue ke profit, serta dari spending menjadi spending and earning.
Sekda Adhy Karyono menambahkan bahwa strategi ini mencakup optimalisasi aset daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp61 triliun, namun dinilai belum produktif. Salah satu contoh konkret adalah pemanfaatan 48 lapangan tenis dan lapangan sepak bola yang dibangun untuk menghasilkan pendapatan melalui aplikasi seperti Ayo Bermain.
“Kita lagi mata duitan ini pak, dengan kurangnya dana transfer, sejengkal tanah, bangunan semua harus jadi duit, konsepnya Creative Financing,” kata Adhy Karyono, Sekdaprov Jatim, Senin (28/9/2026).
Tercatat, ada tiga (3) Program Prioritas yang Didukung Creative Financing. Pertama Percepatan Bedah Rumah. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jatim mengalami peningkatan signifikan dari 3.000 unit pada 2025 menjadi 33.000 unit pada 2026.
Namun, realisasinya masih rendah sehingga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan tambahan kuota dari 33.000 menjadi 50.000 unit.
Kedua, infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi. Pemprov Jatim mengalokasikan dana signifikan untuk sarana-prasarana jalan, transportasi, jembatan, dan irigasi. Target penyelesaian jalan nasional (JLS) diharapkan selesai pada 2027 setelah pembebasan lahan rampung.
Ketiga, optimalisasi aset daerah. Selain lapangan olahraga, Pemprov juga mengoptimalkan aset lain seperti gedung, tanah, dan fasilitas publik untuk menghasilkan pendapatan tanpa menambah beban masyarakat.
Adhy Karyono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Pemprov Jatim berharap tahun depan ada angin surga berupa pengembalian dana transfer daerah, meski belum pasti berapa persennya (10 persen atau 20 persen).
Selain itu, Jatim juga memperjuangkan kenaikan bagi hasil hasil tembakau dari 1 persen menjadi minimal 3 persen atau bahkan 10 persen dengan skema khusus untuk penanggulangan kemiskinan. [aya.kt]
