Bojonegoro, Bhirawa
Hingga pertengahan tahun 2025, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro masih tergolong rendah.
Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) per 20 Juni 2025, realisasi APBD baru mencapai Rp1.7 triliun, atau sekitar 21,55 persen dari total anggaran sebesar Rp7,9 triliun.
Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Bojonegoro, Anie Susanti Hartono, menyampaikan bahwa rendahnya serapan disebabkan oleh sejumlah proyek infrastruktur yang belum berjalan serta penyesuaian program akibat pergantian pemerintahan daerah.
“Serapan ini masih rendah karena banyak pekerjaan infrastruktur yang belum berjalan, dan pemerintahan baru masih dalam proses penyesuaian program prioritas,” ujar Anie, kemarin (23/6).
Berdasarkan rincian realisasi, belanja operasional yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp4,3 triliun baru terealisasi sebesar Rp1,166 miliar.
Sementara itu, belanja pegawai menjadi komponen terbesar yang telah terserap dengan realisasi sebesar Rp718 miliar dari alokasi Rp2,3 triliun.
Adapun belanja barang dan jasa baru terealisasi Rp370 miliar dari total anggaran Rp 1,5 triliun. Belanja hibah mencapai Rp47,6 miliar dari Rp282,2 miliar yang dianggarkan.
Sementara belanja bantuan sosial telah menyerap Rp29.9 miliar dari pagu Rp130 miliar. Belanja subsidi yang dianggarkan sebesar Rp1,5 miliar belum terserap sama sekali.
Rendahnya realisasi anggaran ini dikhawatirkan akan berdampak pada efektivitas pembangunan daerah jika tidak segera digenjot dalam waktu dekat.
Pemerintah daerah pun diharapkan segera mempercepat proses pelaksanaan program, khususnya yang bersifat strategis dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. [bas.dre]