Kota Mojokerto, Bhirawa.
Pemerintah Kota Mojokerto terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2026. Sebanyak 118 warga berpenghasilan rendah (MBR) dari tiga kecamatan di Kota Mojokerto akan menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program tersebut.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menjelaskan bahwa program yang lebih dikenal masyarakat sebagai bedah rumah tersebut telah berjalan selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak.
“Program ini sudah berjalan bertahun-tahun. Setiap tahun Pemerintah Kota Mojokerto menyediakan anggaran bagi masyarakat yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Melalui program ini, pemerintah ingin membantu warga yang rumahnya belum layak huni agar memiliki tempat tinggal yang lebih sehat dan nyaman,” kata wali kota yang akrab disapa Ning Ita saat sosialisasi kepada calon penerima BRS Tahun Anggaran 2026 di Pendapa Sabha Kridatama, Rumah Rakyat, Kemarin (17/6).
Dalam program tersebut, setiap penerima manfaat akan memperoleh bantuan sebesar Rp21 juta yang disalurkan langsung melalui rekening masing-masing. Dana tersebut terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp3,5 juta untuk upah tenaga kerja. Penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program.
Ning Ita menjelaskan, karena BRS merupakan program rumah swadaya, penerima manfaat juga diharapkan berpartisipasi dalam proses perbaikan rumah sesuai kebutuhan masing-masing. Besaran kontribusi yang diberikan dapat berbeda-beda, tergantung tingkat kerusakan dan bagian rumah yang diperbaiki.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, Pemerintah Kota Mojokerto telah menyiapkan tenaga fasilitator lapangan yang akan mendampingi seluruh penerima manfaat selama proses perbaikan rumah berlangsung.
Menurut Ning Ita, program BRS akan terus dilaksanakan selama masih terdapat warga yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah. Penyediaan hunian yang layak dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena lingkungan tempat tinggal yang sehat berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Bantuan bedah rumah ini akan terus ada setiap tahun selama masih ada warga Kota Mojokerto yang rumahnya belum layak dan belum sehat. Bahkan tahun depan kami berharap jumlah penerima manfaat bisa lebih banyak karena telah diusulkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain melalui BRS yang bersumber dari APBD Kota Mojokerto, upaya penyediaan hunian layak juga dilakukan melalui usulan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang saat ini dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dengan berbagai program tersebut, Pemkot Mojokerto berharap semakin banyak warga yang dapat menikmati rumah yang sehat, aman, dan layak huni.(oky.hel)
