DPRD Surabaya, Bhirawa. – Pelaksanaan event lari di Kota Surabaya beberapa hari lalu menuai sorotan dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Muhammad Machmud.
Ia menilai penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan ribuan peserta tersebut tidak seharusnya mengorbankan mobilitas warga. Machmud bahkan mengaku menjadi salah satu warga yang terdampak penutupan sejumlah ruas jalan.
Ia kesulitan melintas dari kawasan Surabaya Barat menuju wilayah timur karena akses jalan ditutup untuk kegiatan tersebut. Hal itu disampaikan Machmud saat ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (6/10/2026).
“Termasuk saya juga salah satu yang enggak bisa nyebrang ke arah timur dari barat. Itu karena seluruhnya ditutup di tengah-tengah,” kata Machmud.
Menurutnya, keluhan masyarakat akibat penutupan jalan tersebut juga cukup banyak. Ia menyebut, keluhan tidak hanya disampaikan secara langsung, tetapi juga muncul melalui berbagai saluran, termasuk radio dan media sosial.
Machmud mencontohkan, sebuah event lari yang diikuti sekitar 5.000 peserta saja sudah menimbulkan keluhan dari masyarakat yang jumlahnya lebih besar daripada peserta kegiatan.
“Yang mengeluh lebih dari itu. Yang terungkap yang mengeluh, yang bisa siaran di radio, yang bisa lewat TikTok, sampai kotor kata-katanya keluar seperti itu. Itu saking kejengkelnya luar biasa,” ujarnya.
Ia menilai banyaknya keluhan tersebut menjadi indikator bahwa penyelenggaraan kegiatan dengan penutupan jalan di kawasan pusat kota perlu dievaluasi.
Menurutnya, pemerintah kota memang dapat mendukung kegiatan yang berpotensi menggerakkan perekonomian, tetapi kepentingan warga tidak boleh dikesampingkan.
“Pemerintah kota ini boleh menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan rezeki. Tapi jangan mengorbankan penghuni kota ini,” tegasnya.
Machmud mengingatkan bahwa Surabaya bukan hanya tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan, tetapi juga merupakan ruang hidup masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan yang berdampak pada mobilitas warga harus dipertimbangkan secara matang.
“Ya kota ini ada penghuninya sehingga mereka juga harus dilindungi,” katanya.
Machmud kemudian membandingkan penyelenggaraan event lari di kawasan Surabaya Barat, khususnya Citraland, yang menurutnya dapat menjadi alternatif.
Ia mengatakan pernah menyaksikan langsung kegiatan lari di kawasan tersebut. Meski diikuti banyak peserta, kegiatan itu dinilai tidak memberikan gangguan besar terhadap lalu lintas masyarakat karena lokasi dan rutenya tidak berada di tengah kota.
“Saya lihat misalnya ada lomba lari seperti itu, 10 kilo, 5 kilo, 20 kilo ada. Tapi di kawasan barat di Citraland sana,” ungkapnya.
Menurut Machmud, penyelenggaraan event di kawasan yang lebih terlokalisasi memungkinkan kegiatan tetap berlangsung tanpa harus menutup akses utama masyarakat di berbagai penjuru kota.
Bahkan, kata dia, event tersebut pernah dihadiri tokoh dari pemerintah pusat dan tetap dapat berjalan tanpa mengganggu lalu lintas secara signifikan.
“Di sana juga saya menyaksikan meskipun saya tidak ikut, tapi saya ada di situ, ikut nonton. Tapi saya jalan, enggak lari. Cuma di sana tidak mengganggu karena enggak lewat tengah kota,” tuturnya.
Karena itu, Machmud menyarankan Pemerintah Kota Surabaya dan penyelenggara event untuk mengevaluasi pemilihan lokasi kegiatan yang membutuhkan penutupan jalan dalam skala besar.
Ia mendorong agar kegiatan serupa ditempatkan di kawasan yang memiliki ruas jalan memadai dan dapat dilokalisasi, sehingga tidak berdampak luas terhadap aktivitas warga.
“Saran saya harus dipikir ulang untuk bisa menghadirkan peserta seperti itu, cari alternatif tempat. Misalnya tempat yang terlokalisir kayak di Citraland itu,” ujarnya.
Machmud menilai kawasan seperti Citraland memiliki dukungan infrastruktur jalan yang lebih memungkinkan untuk penyelenggaraan event dengan jumlah peserta besar.
“Itu jalannya bagus, tidak mengganggu warga kota yang lain,” pungkasnya. [dre.hel]
