Pasuruan, Bhirawa
Pemprov Jawa Timur terus mengonsolidasikan kekuatan organisasi kemasyarakatan guna mempercepat pemutusan rantai kemiskinan ekstrem. Gerakan Pramuka, melalui struktur hingga tingkat akar rumput, kini didorong untuk menjadi ujung tombak dalam program rehabilitasi sosial dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.
Upaya ini menjadi garis besar dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kwarda Pramuka Jawa Timur yang berlangsung di Graha Wilwatikta Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Senin (20/4).
Rakerda tersebut bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan sebuah forum sinkronisasi program kerja kepemudaan agar selaras dengan target pembangunan daerah yang menjadi prioritas utama sepanjang tahun 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono menyatakan kolaborasi dengan organisasi kepanduan menjadi krusial mengingat jangkauan mereka yang menyentuh level Gugus Depan (Gudep).
Ia menyoroti salah satu inisiatif konkret, yakni program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). “Program satu Gudep satu rumah RTLH adalah sebuah terobosan yang luar biasa. Langkah ini sejalan dengan target Pemprov Jatim untuk mengeliminasi kendala hunian layak bagi warga prasejahtera,” ujar Adhy Karyono.
Tak hanya pembenahan infrastruktur dasar, Pemprov Jatim memandang pentingnya investasi pada modal manusia (human capital). Sebagai bentuk insentif bagi para penggerak muda, pemerintah menyiapkan jalur khusus masuk perguruan tinggi bagi anggota Pramuka yang memiliki prestasi menonjol.
Langkah itu dirancang agar aktivitas kepanduan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekstrakurikuler semata, namun juga sebagai portofolio pembangunan karakter yang memiliki nilai akademis.
Dengan kuota khusus tersebut, diharapkan para aktivis muda dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi guna meningkatkan kapasitas intelektual mereka. “Kita ingin memastikan bahwa semangat pengabdian ini berdampak langsung pada masa depan karier mereka. Ini juga bentuk investasi sosial jangka panjang bagi Jawa Timur,” imbuh Adhy Karyono.
Dalam perspektif pembangunan regional, Adhy menekankan setiap entitas organisasi saat ini memikul tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penurunan angka kemiskinan tidak bisa hanya bertumpu pada intervensi pemerintah, tetapi memerlukan gerak kolektif dari berbagai elemen masyarakat. Nantinya, rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakerda ini nantinya akan dipadukan ke dalam rencana kebijakan pembangunan tahun 2026.
Integrasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pencapaian indikator kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan dalam rencana strategis provinsi. Dengan memperkecil celah ketimpangan melalui perbaikan hunian dan akses pendidikan, Jawa Timur tengah membangun fondasi ketahanan sosial yang lebih inklusif.
“Keterlibatan ribuan Gugus Depan dalam proyek sosial ini menjadi potret bahwa semangat gotong royong tetap menjadi instrumen yang relevan dalam menjawab tantangan ekonomi modern,” kata Adhy Karyono. [hil.wwn]
