Pemkot Probolinggo, Bhirawa. – Pemerintah Kota Probolinggo mempercepat pembahasan dokumen anggaran sebagai langkah mengoptimalkan peluang pendanaan dari pemerintah pusat.
Percepatan tersebut dilakukan setelah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2025 disepakati bersama DPRD.
Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, mengatakan percepatan pembahasan anggaran diperlukan agar pemerintah daerah mampu merespons berbagai program strategis dari pemerintah pusat yang memiliki waktu pengajuan sangat singkat.
“Situasi sekarang menuntut kita memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Banyak program lanjutan dari pemerintah pusat yang harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Salah satu program yang telah diusulkan adalah revitalisasi fasilitas alat kesehatan di Rumah Sakit Ar-Rozy dengan nilai sekitar Rp94 miliar.
Menurut Aminuddin, usulan tersebut dapat segera diajukan karena seluruh persyaratan telah dipersiapkan sejak awal masa pemerintahannya.
Ia mengungkapkan Kota Probolinggo menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang siap mengajukan proposal tersebut sehingga berpeluang memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat pada tahun 2026.
Selain sektor kesehatan, Pemkot juga tengah menyiapkan sejumlah usulan pembangunan lain, di antaranya revitalisasi terminal, peningkatan jalan lingkungan di kawasan pinggiran kota, hingga revitalisasi Stasiun Probolinggo yang akan dilaksanakan oleh PT KAI.
Menurut Aminuddin, percepatan pembahasan anggaran akan dilanjutkan dengan pembahasan Perubahan APBD 2026, KUA-PPAS, hingga APBD Tahun Anggaran 2027. Dengan demikian, realisasi APBD Perubahan 2026 ditargetkan sudah dapat dimulai pada 1 September 2026.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) juga telah diminta mempercepat penyusunan dokumen perencanaan, termasuk Detail Engineering Design (DED), agar proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan fisik dapat berlangsung lebih awal.
“Target kami akhir November seluruh pekerjaan fisik sudah selesai. Desember kita sudah berbicara DED untuk kegiatan tahun 2027 sehingga awal tahun depan pelaksanaan fisik bisa segera dimulai,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Aminuddin juga memaparkan rencana pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar sekitar Rp19 miliar untuk mendukung sejumlah program prioritas.
Di antaranya pemasangan sekitar 300 titik kamera pengawas (CCTV) yang terintegrasi dengan pusat kendali di Gedung Meteor, penambahan sekitar 160 titik penerangan jalan umum (PJU), serta pembangunan 30 titik super koridor internet di berbagai kelurahan.
Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk mendukung penguatan sektor pendidikan, kebudayaan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta percepatan pelaksanaan berbagai program strategis nasional yang masuk ke Kota Probolinggo.
Lebih lanjut, dr. Aminuddin menegaskan bahwa persetujuan bersama terhadap Raperda tersebut bukan menjadi akhir dari proses, melainkan awal untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ditemui usai sidang dewan, dr. Aminuddin menambahkan, setelah memperoleh persetujuan DPRD, Raperda tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. [fir.dre]
