Pemkab Bojonegoro, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Hal ini sebagai bagian dari strategi untuk memperbaiki kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan bahwa Pemkab menargetkan peningkatan peringkat dalam penilaian SAKIP dari kategori BB ke A, dengan nilai minimal 80,01.
Saat ini, nilai SAKIP Bojonegoro telah mengalami peningkatan dari 71 menjadi 74, namun masih berada pada kategori BB dan menempati peringkat ke-21 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
“SAKIP adalah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan kinerja yang harus selaras dengan sistem akuntabilitas keuangan. Ini menjadi indikator utama dalam penilaian KemenPAN RB,” ujar Nurul Azizah dalam acara Launching dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SAKIP di Ruang Angling Dharma, lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (8/5).
Ia menjelaskan bahwa dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bojonegoro, baru enam OPD yang memperoleh nilai kategori A. Ada empat komponen utama dalam penilaian SAKIP, yaitu perencanaan kerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi.
Nurul Azizah juga mengingatkan agar setiap rekomendasi dari hasil evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Inspektorat dapat segera ditindaklanjuti.
Ia menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman dan komitmen para pimpinan OPD terhadap implementasi SAKIP demi mencapai target yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Bojonegoro, Dyah Enggar Mukti, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi SAKIP tahun anggaran 2024 oleh Kementerian PAN-RB.
Selain itu, peluncuran aplikasi SAKIP juga merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi berkelanjutan serta transformasi digital dalam pengelolaan pemerintahan.
“Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan kinerja OPD bisa lebih sistematis, realtime, dan terintegrasi, sekaligus mempercepat pelayanan publik menuju Bojonegoro yang bahagia, makmur, dan membanggakan,” pungkasnya. [bas.dre]