Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam
DPR RI Jakarta, Bhirawa.
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta pemerintah dan PT PLN (Persero) memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Menurutnya, kejelasan informasi diperlukan untuk mengurangi keresahan masyarakat yang terdampak gangguan pasokan listrik tersebut.
“Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah makin lama semakin sering terjadi dan sangat membebani masyarakat,” ujar Mufti dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Diketahui, pemadaman listrik bergilir terjadi di sejumlah wilayah sejak awal Juni 2026. PLN menyebut gangguan pembangkit dan pemeliharaan sistem sebagai penyebab berkurangnya kapasitas pasokan listrik sehingga perlu dilakukan manajemen beban di beberapa daerah. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui sempat terjadi kendala pasokan batu bara kalori menengah yang dibutuhkan sejumlah pembangkit listrik.
Menanggapi kondisi tersebut, Mufti menilai pemerintah dan PLN perlu menyampaikan informasi yang utuh kepada publik agar tidak memunculkan spekulasi maupun kekhawatiran yang berlebihan di tengah masyarakat.
“Pemerintah dan PLN harus memberikan penjelasan secara transparan dan komprehensif mengenai insiden pemadaman listrik bergilir ini,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti dampak pemadaman listrik yang dirasakan masyarakat, mulai dari terganggunya aktivitas rumah tangga, pendidikan, hingga kegiatan ekonomi. Menurutnya, pemadaman yang terjadi dalam durasi panjang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan UMKM yang bergantung pada pasokan listrik.
“Pemadaman listrik yang berlangsung lama dan berulang tentu menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Mufti menilai pelayanan kelistrikan harus menjadi perhatian serius pemerintah dan PLN mengingat listrik merupakan kebutuhan dasar yang menopang berbagai aktivitas masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan sektor ketenagalistrikan tidak hanya diukur dari capaian bisnis perusahaan, tetapi juga dari kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.
“Transformasi BUMN harus mampu menghadirkan layanan yang andal bagi masyarakat. Dalam sektor ketenagalistrikan, ukuran yang paling mudah dilihat publik adalah apakah listrik tersedia secara stabil ketika dibutuhkan,” katanya.
Karena itu, Mufti meminta pemerintah dan PLN segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut serta memastikan kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
“Masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi nyata agar pemadaman listrik bergilir tidak terus terjadi,” pungkasnya. [ira.hel].
