Sampang, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Sampang terus mematangkan persiapan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (SR) Tahun Ajaran 2026/2027. Pasalnya Program pendidikan gratis berasrama tersebut, kuota yang ditempatkan di Kabupaten Sampang mencapai 420 siswa.
Ketua Tim Penjangkauan SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Sampang, Moh. Hakim, menjelaskan, berdasarkan petunjuk teknis dari Kementerian Sosial, kuota Sekolah Rakyat yang ditempatkan di Kabupaten Sampang mencapai 420 siswa.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 150 siswa merupakan titipan dari tiga kabupaten lain di Madura, yakni Bangkalan sebanyak 60 siswa, Pamekasan 30 siswa, dan Sumenep 60 siswa. Ketiga kabupaten tersebut masih berstatus sekolah rintisan sehingga sementara waktu peserta didiknya dititipkan ke Kabupaten Sampang. “Untuk Kabupaten Sampang sendiri kuotanya 270 siswa, terdiri dari 90 siswa jenjang SD, 90 siswa jenjang SMP, dan 90 siswa jenjang SMA,” katanya, Kamis (18/6).
Menurutnya, proses penjaringan calon siswa saat ini masih berlangsung dan telah memasuki tahapan pra pleno sebelum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Untuk jenjang SD, kata Hakim, jumlah calon siswa yang memenuhi kriteria masih belum mencapai kuota yang ditentukan. Hingga saat ini, jumlah calon siswa SD yang terdata baru sekitar 52 anak.
“Yang masih sulit itu jenjang SD. Sampai hari ini baru sekitar 52 anak. Kendalanya karena banyak anak yang masih berusia sangat muda jadi orang tuanya gak tega. Ada sebagian masyarakat takut anaknya tidak sekolah madrasah atau lembaga pendidikan lainnya,” katanya.
Sementara, untuk jenjang SMP dan SMA, jumlah pendaftar justru melebihi kuota yang tersedia. Untuk tingkat SMP, terang Hakim, jumlah calon siswa yang terdata mencapai sekitar 175 anak, tapi 152 yang sudah melengkapi berkasnya. Sedangkan untuk tingkat SMA mencapai 107 anak.
Alhamdulillah untuk SMP dan SMA jumlah pendaftarnya sudah melebihi kuota. Bahkan kami memiliki cadangan data calon siswa di atas kuota yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Hakim menjelaskan, apabila jumlah calon siswa yang memenuhi syarat terus bertambah, pihaknya berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk menambah Rombongan Belajar (Rombel). Setiap rombel dirancang menampung 30 siswa lengkap dengan sarana dan fasilitas pendukungnya.
Nanti kalau ada kelebihan kuota dan memungkinkan, kami akan mengajukan penambahan rombel. Satu rombel itu berisi 30 siswa berikut kebutuhan bangunan dan fasilitasnya,” jelasnya.
Hakim memaparkan, calon siswa Sekolah Rakyat diprioritaskan berasal dari keluarga yang masuk kategori desil satu atau kelompok miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dijelaskan, proses penjaringan dan verifikasi ditargetkan rampung pada Juni 2026. Pada 25 Juni mendatang dijadwalkan berlangsung rapat pleno terakhir untuk menetapkan nama-nama calon siswa yang lolos seleksi”. [lis.wwn]
