Surabaya, Bhirawa
Ancaman tenggelamnya kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa kini semakin nyata. Penurunan muka tanah yang mencapai 15 hingga 20 sentimeter per tahun, membuat pemerintah bergerak cepat menyiapkan mega proyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) untuk menyelamatkan wilayah pesisir dari ancaman banjir rob yang kian mengkhawatirkan.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat kunjungannya di PT PAL Indonesia di Surabaya, Kamis (21/5/2026).
AHY mengungkapkan, kawasan yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah berada di Teluk Jakarta hingga wilayah pesisir Jawa Tengah seperti Semarang, Kendal, dan Demak yang mengalami penurunan muka tanah cukup ekstrem.
“Setiap tahun terjadi penurunan tanah sekitar 15 hingga 20 sentimeter. Kalau ini terus dibiarkan, masyarakat di kawasan Pantura akan semakin terancam,” ujar AHY.
Menurutnya, fenomena land subsidence atau penurunan permukaan tanah diperparah dengan rising sea level akibat pemanasan global yang berpotensi memicu banjir rob lebih parah di masa mendatang.
Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan pembangunan tanggul laut serta menyempurnakan konsep perlindungan Pantura Jawa secara terpadu. AHY menyebut saat ini telah dibentuk badan otorita khusus untuk mengawal proyek strategis tersebut.
“Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Ini menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlanjutan kawasan pesisir di Pantura Jawa,” tegasnya.
AHY mengatakan dirinya telah melaporkan perkembangan proyek tersebut kepada Presiden dan memastikan pemerintah masih terus mengawal penyusunan konsep hingga 2026. Pelaksanaan proyek ditargetkan semakin matang pada 2027.
Ia menjelaskan proyek perlindungan Pantura merupakan mega proyek berskala besar yang membutuhkan investasi tinggi, dukungan teknokratis, serta koordinasi lintas daerah secara intensif.
Pasalnya, proyek tersebut akan melibatkan lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota di sepanjang Pantura Jawa.
“Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus sangat kuat, termasuk antarprovinsi dan antarkabupaten/kota,” katanya.
Selain pembangunan fisik, kata AHY, pemerintah juga mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir, terutama nelayan, agar tidak muncul kesalahpahaman terkait pembangunan tanggul laut.
AHY menegaskan proyek tersebut bukan untuk membatasi aktivitas nelayan, melainkan melindungi masyarakat pesisir dari ancaman bencana yang semakin nyata.
“Bukan berarti nanti ada tembok yang membuat nelayan tidak bisa melaut. Justru kita ingin melindungi mereka dan meningkatkan kesejahteraannya,” jelasnya.
Pemerintah, lanjut AHY, juga menyiapkan integrasi program dengan konsep Kampung atau Desa Nelayan Merah Putih beserta fasilitas pendukung lainnya agar kehidupan masyarakat pesisir semakin layak dan produktif.
“Harapannya bukan hanya terlindungi dari banjir rob, tetapi kesejahteraan masyarakat nelayan juga meningkat,” pungkasnya. [geh.kt]
