DPRD Tulungagung, Bhirawa. – DPRD Tulungagung rencananya akan segera melakukan audiensi dengan Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin. Audiensi dilakukan untuk membicarakan secara komprehensif terkait sejumlah OPD yang masih belum ada pejabat kepala definitif.
“Beberapa hari lagi kita akan audiensi atau silaturahmi dengan pemerintah daerah. Kapan, bagaimana dan seterusnya,” ujar Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, ketika disinggung sejumlah OPD di lingkup Pemkab Tulungagung tanpa pejabat kepala definitif.
Ia menyebut audiensi itu merupakan forum dengar pendapat antara DPRD Tulungagung dengan Pemkab Tulungagung, utamanya Pj Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin. Termasuk juga dengan Sekda Tulungagung, Tri Hariadi.
Marsono tidak mengelak terjadinya kekosongan pejabat kepala definitif di sejumlah OPD di lingkup Pemkab Tulungagung membuat kinerja OPD yang bersangkutan kurang maksimal. “OPD kosong tanpa pejabat definitif menurut saya mesti ada pengaruhnya. Tetapi ini jangan menjadi alasan untuk tidak bekerja maksimal,” tandasnya.
Karena itu, lanjut dia, DPRD Tulungagung mendorong Plt Bupati Baharudin untuk segera melengkapi dengan mengisi pejabat definitif di OPD yang saat ini masih dijabat pejabat pelaksa tugas (plt). Meski saat ini DPRD Tulungagung melakukan mitigasi dan evaluasi pada OPD agar bekerja secara maksimal.
“Istilahnya tidak ada pemerintah yang kosong dalam satu hari pun. Siapapun yang di situ bertanggungjawab secara moral dan formal pada masyarakat dan negara,” paparnya.
Menjawab pertanyaan, Marsono mengakui jika sebagian OPD di lingkup Pemkab Tulungagung belum berkinerja maksimal. “Di bidang infrastruktur kita evaluasi. Apalagi sebentar lagi musim hujan. Penyiapan alur air hujan menjadi penting,” paparnya.
Seperti diketahui, saat ini ada tujuh OPD lingkup Pemkab Tulungagung yang belum mempunyai pejabat kepala definitif, meski sudah ditunjuk pejabat pelaksana tugas (plt). Ketujuh OPD itu, yakni Bappeda, BPKAD, Dispora, Dinas Pertanian, Inspektur, Bakesabngpol dan Diskominfo.
Plt Bupati Baharudin sudah berencana melakukan open bidding atau seleksi terbuka untuk pengisian pejabat eselon II yang kosong tersebut. Bahkan panitia seleksi (ponsel) untuk open biding itu sudah dibentuk pula.
Ketika ditanya terkait hal tersebut, Plt Bupati Baharudin, Kamis (22/10), mengatakan masih proses. “Belum ada pengumuman pendaftaran open bidding,” katanya singkat. (wed.hel)
