Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako bersama Wakil Ketua Komite II La Ode Umar Bonte, saat membuka Rapat Dengar Pendapat dengan BUMN sektor perhubungan di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026). tjutjiek rahayu soerjo/bhirawa.
DPD RI Jakarta, Bhirawa. — Komite II DPD RI meminta BUMN sektor transportasi memperluas makna konektivitas nasional, tidak sekedar membangun infrastruktur tetapi juga memastikan masyarakat di seluruh daerah mendapat akses transportasi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP), serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako mengatakan BUMN sektor perhubungan memiliki peran strategis sebagai operator, pengelola infrastruktur, sekaligus pelaksana penugasan dan kewajiban pelayanan publik, terutama di wilayah yang belum layak secara komersial.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan dan penyelenggaraan transportasi tidak hanya menghasilkan capaian korporasi, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan daerah. Karena itu, melalui rapat ini kami ingin melihat secara objektif kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya, termasuk pemerataan pelayanan, integrasi antarmoda, keselamatan, pembiayaan, dan pelayanan publik di wilayah 3TP,” ujar Angelius bersama Wakil Ketua Komite II La Ode Umar Bonte, saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPD RI dengan BUMN sektor perhubungan mengenai pelaksanaan undang-undang di bidang transportasi, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Dalam paparannya, Direktur Utama PT Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantono menyampaikan bahwa jalan tol memiliki peran strategis sebagai tulang punggung konektivitas darat Indonesia. Jalan tol tidak hanya mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, tetapi juga menghubungkan pusat-pusat ekonomi, kawasan industri, pelabuhan, bandara, dan simpul transportasi lainnya.
Menurutnya, pengembangan jalan tol perlu menjadi bagian dari sistem transportasi nasional yang terintegrasi, dengan tetap menghadapi tantangan seperti kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), perubahan tata guna lahan, alih fungsi ruang milik jalan, serta distribusi lalu lintas yang belum merata. Untuk itu, Jasa Marga mendorong penguatan pengawasan melalui teknologi Weight-in-Motion (WIM), RFID, integrasi data, rekayasa perkerasan, dan manajemen lalu lintas.
“Jalan tol bukan sekadar menghubungkan lokasi, tetapi menghubungkan multimoda transportasi, pusat ekonomi, dan rantai logistik,” ujar Rivan.
Selanjutnya, Direktur Operasi dan Transformasi ASDP, Rio Theodore Natalianto Lasse menegaskan bahwa layanan penyeberangan memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas nasional, terutama sebagai penghubung antarpulau, pusat ekonomi, dan wilayah 3TP. ASDP saat ini mengelola 37 pelabuhan, 343 rute, dan 225 kapal, sekaligus memberikan dampak ekonomi dengan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp28,2 triliun, kontribusi fiskal Rp1,55 triliun, serta penciptaan 12,8 ribu lapangan kerja. ASDP juga mendorong pergeseran angkutan logistik dari darat ke laut melalui layanan Ro-Ro/Ro-Pax untuk menekan biaya logistik, mengurangi beban jalan, dan meningkatkan keselamatan transportasi.
“Diperlukan kebijakan yang menyelaraskan kuota BBM dengan trayek baru, menjamin keberlanjutan layanan keperintisan melalui skema PSO (Public Service Obligation), serta memperkuat pengawasan untuk mendukung konektivitas nasional. Selain itu, diperlukan integrasi data dan perencanaan jaringan transportasi multimoda secara nasional,” ujar Rio.
Di forum tersebut, Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT PELNI, Nuraini Dessy W. menegaskan bahwa PELNI memiliki peran penting dalam menjaga konektivitas antarpulau, khususnya di wilayah 3TP yang belum layak secara komersial. PELNI saat ini mengoperasikan jaringan yang mencakup 43 cabang, 306 terminal point, 357 pelabuhan singgah, dan 1.111 ruas trayek, dengan layanan PSO menjadi instrumen penting untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil tetap memperoleh akses transportasi laut yang terjangkau.
“PSO memungkinkan PELNI tetap melayani wilayah 3TP yang tidak layak secara komersial sekaligus menjaga konektivitas nasional. Karena itu, keberlanjutan layanan membutuhkan dukungan pemerintah, termasuk kepastian anggaran dan skema PSO yang mampu mendukung keberlangsungan operasional serta pembaruan armada,” ujar Nuraini.
Pada saat yang sama, Direktur Komersial PT Angkasa Pura Indonesia, Very Y. Setiady menyampaikan bahwa penguatan konektivitas udara terus dilakukan melalui perluasan jaringan rute domestik dan internasional, peningkatan kapasitas bandara, serta transformasi layanan untuk menjawab pertumbuhan mobilitas masyarakat. Hingga Juli 2026, terdapat 104 realisasi rute baru, terdiri atas 79 rute domestik dan 25 rute internasional. Sementara pada periode Agustus–Desember 2026, diproyeksikan terdapat tambahan 41 rute baru.
“Penguatan konektivitas bukan hanya soal menambah rute penerbangan, tetapi juga memastikan kapasitas, kualitas layanan, dan infrastruktur bandara mampu mendukung pertumbuhan mobilitas serta membuka akses ke berbagai daerah,” ujar Very.
Menutup rapat, Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Sitepu mengharapkan masukan yang disampaikan menjadi bahan bagi pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan Komite II DPD RI, penyusunan rekomendasi kepada pemerintah, serta penguatan kerangka hukum dalam menyusun RUU Konektivitas Nasional yang berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Kami berharap rapat ini tidak hanya menyampaikan capaian korporasi, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya,” tutup Badikenita. [ira.hel].
