Gresik, Bhirawa
Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir, mendorong adanya revisi terhadap tarif jasa angkut barang sebagai langkah strategis. Hal ini terkait polemik Over Dimension and Over Loading (ODOL), yang di alami oleh sopir angkutan truk.
“Rendahnya ongkos jasa angkut yang ditetapkan oleh sejumlah perusahaan, menjadi salah satu penyebab utama praktik kendaraan ODOL yang masih marak terjadi. Dan angkutan ODOL memiliki andil besar dalam permasalahan kerusakan permukaan, struktur, dan pondasi jalan, dikarenakan memberikan tekanan yang berlebihan,” ujarnya.
Di sisi lainya, sopir dalam pendapatanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga menjadi mepet. Bahkan jadi tak berkutik, sehingga kebijakan menui protes.
Pemerintah harus bijak menui persoalan ini, sebab jika kelebisan muatan mengakibatkan kerusakan jalan yang dapat mengurangi kenyamanan. Keselamatan, dan efisiensi pengguna jalan, sehingga dianggap sangat merugikan.
“Saya mendukung penerapan Zero ODOL, namun pemerintah pusat dalam hal ini harus mengatur tarif jasa angkut. Selama ini belum pernah diatur secara rinci berdasarkan jenis muatan, beban muatan, dan jarak tempuh. Sehingga iklim usaha jasa angkut masih bisa tetap terjaga, dan kesejahteraan sopir angkutan bisa terjamin,” ungkapnya.
Sekarang penegakan Zero ODOL, masih disosialisasikan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Bersama kepolisian di Kabupaten Gresik, BPTD Jawa Timur. Menekankan bahwa kendaraan ODOL tak hanya membahayakan pengguna jalan, tetapi juga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan.
Ditambahkan Syahrul Munir, bahwa keputusan yang akan di terapkan. Bisa tetap ber pihak pada rakyat, para sopir yang yang mencari uang untuk kebutuhan hidup keluarga. Bisa tetap aman, nyaman. Pendapatan di dapat juga pasti dan tetap sesuai, sehingga keluarga di rumah kebutuhannya tetap terjaga. [kim.dre]