Berbagai jalan ditempuh Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan devisa hasil perdagangan. Sekaligus mencegah kecurangan dalam pembayaran, dan korupsi. Juga pemalsuan data ekspor. Kini Presiden menunjuk BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai agen tunggal eksportir batubara, CPO (minyak sawit), dan ferroalloy (paduan besi). Sampai yang paling terkenal feronikel (FeNi). Banyak pengusaha bakal kelimpungan. Serta pejabat di berbagai Kementerian kehilangan “lapak mensrea.”
Bagai pepatah,”sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui.” Walau penunjukan PT DSI “agen tunggal” ekspor komoditas utama, akan menjadi ke-gundah-an pengusaha. Terutama komoditas CPO (Crude Palm Oil, minyak sawit), batubara, dan nikel (beserta ferroalloy). Bahkan bisa jadi pabrik emas. Bagai efek kejut (shock wave). Tetapi sebenarnya banyak pengusaha komoditas utama Indonesia berlaku curang . selama belasan sampai puluhan tahun.
Kecurangan pengusaha, terutama, menjual komoditas Indonesia ke perusahaan yang berada di Singapura, dan negara lain. Tetapi sebenarnya pembeli adalah juga anak perusahaan sendiri. Seperti praktek intercompany transaction. Tetapi seolah-olah dibeli oleh perusahaan asing. Setelah dimiliki oleh anak perusahaan akan dijual dengan harga 200% lebih mahal. Niscaya akan selalu terjadi transfer pricing (harga yang ditransfer) ke Indonesia lebih rendah. Juga akan selalu terjadi under invoicing. Yakni nilai barang yang rendah dibanding nilai yang sebenarnya.
Praktek curang ekspor, telah berlangsung puluhan tahun. Anehnya, seolah-olah rezim terdahulu tidak mendeteksi. Padahal sudah menjadi “bisik-bisik umum” di kalangan rakyat jelata. Tercyata, praktek curang berkolusi dengan pejabat di Kementerian.
Seluruhnya berakibat penerimaan negara sangat kecil. Namun di dalam negeri, pucuk pemerintahan (Presiden Prabowo) tidak tinggal diam. Bahkan Presiden “membeli” data dari pemerintah China. Ternyata hasilnya, ditemukan korupsi selama bertahun-tahun, berkait ekspor nikel ke RRT. Misalnya, dilaporkan ekspor sebanyak 10 juta ton. Tetapi di negara tujuan tertulis impor dari Indonesia sebanyak 100 juta ton. Khususnya pada kasus Nikel.
Terdapat perbedaan data antara BPS RI (Badan Pusat Statistik), dengan pangkalan data General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC, Bea Cukai China). Perbedaan meliputi volume, dan nominal harga. BPS-RI tentu berasal dari data yang diberikan BC. Maka sekaligus terdapat dua lembaga di Indonesia yang datanya tidak bisa dipercaya. Yakni, BPS, dan BC. Bahkan BC pernah pula dikirik cukup pedas oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS).
Dalam laporan tahunan bertajuk “2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers.”Ditulisdaftar hambatan perdagangan di 59 negara mitra dagang AS, termasuk Indonesia. Prosedur berbelit di BC dianggap menimbulkan beban administrasi yang tidak perlu, dan suap. Niscaya menghambat perdagangan, berujung biaya tinggi pada proses ekspor impor. Banyak peraturan yang dilaksanakan tanpa transparansi, dan dengan integritas yang rendah.
Kecurangan perdagangan (ekspor) menyebabkan negara Indonesia kehilangan banyak devisa. Diperkirakan pemerintah rugi sampa US$ 908 milyar (setara Rp 16,071 ribu trilyun (Rp 16,071 kuadrilyun)., dalam beberapa puluh tahun. Andai uang dolar hasil ekspor terkumpul di dalam negeri, rupiah tidak akan jeblok. Saat ini pemerintah harus ber-susah payah menjaga martabat rupiah. Nilainya makin merosot menjadi Rp 17.700-an per-22 Mei 2026.
Bahkan diperkirakan sampai tembus Rp 20 ribu per-dolar. Menteri Keuangan Purbaya, konon, menyediakan talangan sebesar Rp 2 trilyun per-hari untuk intervensi pasar. Bahkan penunjukan PT DSI sebagai “agen tunggal” ekspor, bertujuan mengumpulkan lebih banyak ke dalam negeri. Tetapi skema Presiden masih perlu lulus uji pasar.
——— 000 ———
