Surabaya, Bhirawa
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menerima delegasi Koso Nippon dari Jepang dalam pertemuan yang menitikberatkan pada penerapan Program Review sebagai alat untuk memperkuat efektivitas, ketepatan sasaran, dan kebermanfaatan program pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (25/5/2026), menjadi bagian dari inisiatif Pemprov Jatim untuk memperketat sistem evaluasi program melalui mekanisme yang terukur dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan akuntabilitas publik dan prioritisasi penggunaan dana.
Sekdaprov Adhy menyatakan dukungan terhadap konsep Program Review yang diajukan Koso Nippon, karena metode tersebut dinilai mampu mendukung proses evaluasi dan monitoring program strategis pemerintah. Menurutnya, Program Review menjadi instrumen penting untuk menilai relevansi dan kelayakan kelanjutan sebuah program.
“Program review cukup penting karena setiap program pemerintah perlu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan di lapangan, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan apakah program tersebut layak dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan,” ujarnya
Didampingi sejumlah kepala perangkat daerah, Adhy memaparkan kerangka kerja perencanaan dan penganggaran di Jawa Timur yang sudah melibatkan berbagai perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi. Bappeda berperan dalam perumusan kebijakan melalui forum konsultasi publik dan musrenbang, BPKAD menangani aspek penganggaran, sementara BRIDA mendorong penguatan kebijakan berbasis riset agar setiap program memiliki landasan data yang kuat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen semata, penilaian harus menyentuh langsung implementasi di lapangan untuk menangkap dampak nyata terhadap masyarakat.
Ia menyebut beberapa program strategis yang potensial dimasukkan ke dalam skema Program Review, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), Sekolah Rakyat, hingga program prioritas Nawa Bhakti Satya.
“Evaluasi harus melihat langsung dampaknya di masyarakat. Dari situ kita bisa mengetahui apakah program sudah tepat sasaran atau masih perlu penyempurnaan,” tegasnya.
Adhy menekankan bahwa hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk memperbaiki desain dan mekanisme pelaksanaan program, serta memastikan keberlanjutan manfaatnya. Di samping itu, ia menggarisbawahi pentingnya kualitas pendampingan sebagai faktor penentu keberhasilan program, bantuan modal saja tidak cukup tanpa disertai upaya peningkatan kapasitas penerima manfaat.
Ia mencontohkan perlunya pelatihan kewirausahaan dalam program pemberdayaan ekonomi agar bantuan modal membawa dampak jangka panjang. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dipandang krusial: melalui uji publik, masyarakat dapat memberikan penilaian langsung terhadap manfaat program yang dirasakan.
Karena itu, setiap program perlu dilengkapi indikator kinerja yang jelas, mulai dari Key Performance Indicators (KPI), output, outcome, hingga dampak.
“Kalau program dinilai baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tentu bisa dilanjutkan dan ditingkatkan. Tetapi kalau belum efektif, maka kita bisa mengetahui bagian mana yang harus diperbaiki baik mekanisme maupun pendampingannya.” ujarnya.
Program Review dipandang sebagai bentuk pendampingan yang membantu pemerintah menentukan prioritas program di tengah keterbatasan anggaran. Dengan mekanisme evaluasi yang sederhana dan terbuka, pemerintah diharapkan dapat lebih mudah mengukur efektivitas program sekaligus memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam pertemuan itu juga dibahas wacana pembentukan tim khusus (join committee) sebagai tindak lanjut kerja sama antara Pemprov Jatim dan Koso Nippon. Hasil diskusi akan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menentukan langkah lanjutan implementasi Program Review di tingkat provinsi. [aya.kt]
