Kota Malang, Bhirawa
Langkah Indonesia merapat ke aliansi ekonomi BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) dinilai sebagai manuver strategis di tengah ketidakpastian global. Keanggotaan ini diprediksi menjadi katalisator kuat untuk mendongkrak arus investasi asing serta memperluas penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Guru Besar Bidang Ekonomi dan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (FEB UM), Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si. Menurutnya, BRICS bukan sekadar aliansi politik, melainkan kekuatan ekonomi baru dengan pasar yang sangat masif.
“Dengan bergabung di BRICS, Indonesia memiliki ruang interaksi yang lebih luas dengan sesama negara anggota. Ini adalah momentum untuk memperkuat kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan,” ujar Prof. Imam saat dikonfirmasi, kemarin.
Ia menjelaskan bahwa blok ini dihuni oleh negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Hal ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan akses kebutuhan strategis, seperti energi dan pangan, dengan harga yang lebih kompetitif. Namun, yang paling krusial adalah dampaknya terhadap sektor riil.
“Investor akan melihat Indonesia sebagai mitra yang prospektif di dalam blok ini. Dampak berantainya jelas: lahirnya skema investasi baru di sektor industri dan infrastruktur yang berujung pada terciptanya lapangan kerja baru hingga ke daerah,” imbuhnya.
Tak hanya menyasar korporasi besar, Prof. Imam menekankan bahwa manfaat BRICS harus merembes hingga ke pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Produk lokal seperti kerajinan tangan, fesyen, dan makanan olahan dinilai punya daya saing tinggi untuk menembus pasar anggota BRICS. “UMKM kita punya potensi besar. Jika didukung kebijakan yang tepat, produk ekonomi rakyat bisa naik kelas dan menjangkau pasar global,” tegasnya.
Kendati menawarkan prospek cerah, Prof. Imam mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada simbolisme politik semata. Ia menyarankan pemerintah segera melakukan pemetaan (mapping) terhadap sektor unggulan yang siap dipasarkan. “Kita harus tahu kekuatan ekonomi kita apa. Perlu percepatan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi agar investor benar-benar nyaman masuk ke Indonesia,” tuturnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa kesiapan industri dan efisiensi birokrasi di tingkat lokal, peluang emas dari keanggotaan BRICS ini dikhawatirkan tidak terserap maksimal oleh wilayah-wilayah produksi. “Keanggotaan ini harus menjadi jalan untuk memperkuat daya saing nasional dan meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia di mata dunia,” pungkasnya.[mut.ca]
