Situbondo, Bhirawa
Lolosnya pengadaan mobil dinas baru bagi jajaran Forkopimda Situbondo sebesar Rp 3,9 miliar mendapatkan sorotan miring dari akademisi Unars Situbondo dan Unuja Tanjung Probolinggo, Dr. Supriyono, SH, M.Hum, Kamis (10/4).
Pasalnya, selain saat ini memprioritaskan program efisiensi yang di tekankan Presiden Prabowo, program itu dinilai tidak peka dengan kondisi masyarakat kecil di Kota Santri Situbondo.
Menurut Pri, panggilan akrab Supriyono, sent crisis Pemkab Situbondo terhadap masyarakat patut untuk dipertanyakan. Pasalnya, urai dia, meski sempat menolak pengadaan mobil Alphard, ternyata Pemkab masih menganggarkan pengadaan enam mobil dinas jenis Fortuner untuk jajaran Forkopimda.
“Kalau nolak alpard, kenapa yang pengadaan enam mobil Fortuner diteruskan. Harusnya kedua duanya semua ditolak saja,” papar Pria.
Pria yang kini berdomisili di Besuki itu melanjutkan, dirinya sempat merasa bangga saat Bupati Rio menolak pengadaan Alphard. Apalagi disaat yang sama, kata Pri, warga korban banjir belum mendapatkan bantuan.
“Saya awalnya bangga. Kenapa Bupati Rio tidak juga meng cancel pengadaan enam mobil fortuner senilai Rp 3,9 miliar. Apalagi ini kemudian, empat mobil itu diberikan kepada instansi vertikal,” terang Pria.
Masih kata Pri, dalam pandangan dirinya empat instansi vertikal tersebut yang memikirkan adalah instansi diatasnya dan bukan Pemkab Situbondo.
“Ini tidak ada larangan, tetapi ini tidak layak dan pantas. Ini hanya himbauan moral, agar Forkopimda itu sudah punya kendaraan masing masing, untuk kemudian ini dipikirkan agar dikembalikan,” Desak Pro.
Pria kembali melanjutkan, program ini tidak sesuai dg keinginan dari Presiden Prabowo, yaitu efisiensi anggaran. Lebih baik anggaran itu, pinta Pria, dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang urgent.
“Misalnya untuk infrastruktur, sosial dan masyarakat kecil. Kami juga bertanya katanya mobil dinas yang ada sudah tidak layak. Ukuran tidak layak dari mana,” tanya Pri.
Terpisah, Kabag Umum Setkab Situbondo Ratna Koba Susanti mengakui jika Pemkab menganggarkan pengadaan enam mobil yang notabene merupakan hasil perencanaan tahun 2024 lalu. “Ya, pengadaan mobil itu sudah direncanakan tahun 2024. Pengadaan itu untuk DPA tahun 2025,” aku Ratna Koba.
Masih kata Ratna, dirinya selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menandaskan jika peruntukan enam mobil Fortuner tersebut untuk Forkopimda Kabupaten Situbondo.
“Untuk proses pengadaannya bisa dilihat di RUP atau Rencana Umum Pengadaan Setkab Situbondo,” urai mantan PLT Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo itu.
Ratna Koba melanjutkan, pihaknya sudah menginfokan dan mempersilahkan siapa saja untuk melihat disana (RUP), bahwa pengadaannya itu memang untuk Forkopimda. “Untuk anggaran enam mobil Fortuner itu sebesar Rp 3,9 miliar,” ungkap Ratna Koba.
Wanita yang pernah bertugas di Kantor Ketahanan Pangan itu menambahkan, semua detail pengadaannya dan tehnisnya bisa dilihat di RUP. “Semua jelas disitu (RUP). Ini bukan pengganti Alphard yang tidak diinginkan oleh Bupati. Ini pengadaan tersendiri,” beber Ratna Koba.
Ratna juga mengakui, karena kondisi seperti ini (efisiensi) kendaraan seperti itu (Alphard), tidak dilanjutkan. Meskipun itu direncanakan pada tahun 2024, tetapi di DPA tahun 2025. “Ya saya betul KPA, nya,” pungkas Ratna Koba. [awi.dre]