Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur yang juga anggota Fraksi Gerindra, Budiono,
DPRD Jatim, Bhirawa. – Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur yang juga anggota Fraksi Gerindra, Budiono, mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto menggulirkan 29 kebijakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Menurut Budiono, kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin, terutama kelompok yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4.
Namun, ia menekankan pentingnya implementasi yang tepat sasaran agar berbagai program kesejahteraan benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk warga Jawa Timur.
“Program-program ini harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai data penerima tidak akurat atau bantuan justru tidak diterima oleh kelompok yang menjadi sasaran,” ujar Budiono, Selasa (21/7/2026).
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan komitmennya untuk menghapus kemiskinan ekstrem melalui 29 kebijakan yang menyasar masyarakat miskin ekstrem hingga kelompok rentan miskin.
Kebijakan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Puluhan program itu terbagi dalam tiga kategori besar, yakni program penghapusan kemiskinan menuju 0 persen kemiskinan, program universal, serta program afirmatif.
Budiono menilai, keberhasilan program tersebut akan sangat bergantung pada akurasi data dan sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dinilai memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan kemiskinan.
“Jawa Timur memiliki wilayah yang luas dan karakteristik masyarakat yang beragam. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa harus diperkuat,” katanya.
Dalam paparannya, Presiden Prabowo menyebut sejumlah program yang telah berjalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta keluarga dari kelompok desil 1 hingga desil 4.
Selain itu, terdapat Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Kartu Sembako, bantuan sosial ATENSI, hingga jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah memberikan berbagai bentuk subsidi dan bantuan, mulai dari subsidi LPG, solar, kompensasi Pertalite, subsidi listrik, diskon tarif kereta api dan angkutan laut, hingga bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng.
Untuk program universal, pemerintah mengandalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Sementara program afirmatif mencakup magang bagi lulusan S1, berbagai beasiswa, subsidi pupuk, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Budiono mengatakan, program pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya berhenti pada pemberian bantuan. Menurutnya, masyarakat juga harus didorong agar memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, permodalan, dan pemberdayaan ekonomi.
“Bantuan sosial penting, tetapi pemberdayaan juga harus diperkuat. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk naik kelas, sehingga tidak terus bergantung pada bantuan,” tegasnya.
Ia berharap 29 kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten dan terintegrasi. Khusus di Jawa Timur, Budiono mendorong agar pemerintah daerah aktif memastikan program nasional tersebut selaras dengan program pengentasan kemiskinan di daerah.
“Yang paling penting adalah data yang valid, penyaluran yang tepat sasaran, pengawasan yang kuat, dan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Dengan begitu, target menghapus kemiskinan ekstrem bukan hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar bisa diwujudkan,” pungkas Budiono. [geh.hel].
