Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif.
DPRD Jatim, Bhirawa. – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mulai mendorong perubahan besar dalam pola pembiayaan transportasi publik. Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim mengusulkan agar anggaran transportasi publik mendapat porsi khusus dan dikunci minimal 5 persen dari APBD.
Usulan tersebut dinilai menjadi salah satu solusi untuk menjamin keberlangsungan layanan transportasi publik di Jawa Timur, sekaligus mempercepat pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif, mengatakan kepastian anggaran menjadi faktor penting agar layanan transportasi publik tidak berjalan secara parsial dan bergantung pada kemampuan fiskal setiap tahun.
“Ketika kemampuan fiskal, atau anggaran untuk transportasi ini clear, maka keberlangsungan terkait dengan transportasi akan semakin oke,” ujar Khusnul, Kamis (3/9).
Menurutnya, gagasan alokasi minimal 5 persen APBD tersebut bukan muncul tanpa dasar. Rekomendasi itu diperoleh DPRD Jatim setelah melakukan studi banding dan melihat pengelolaan transportasi publik di sejumlah daerah, salah satunya Kota Semarang dengan layanan Trans Semarang.
Di Semarang, kata dia, terdapat regulasi daerah yang mengatur alokasi anggaran transportasi publik sedikitnya 5 persen dari APBD.
“Diksinya adalah sedikitnya 5 persen dari APBD. Bukan dari PAD, bukan dari potensi pajak, tetapi dari APBD,” tegasnya.
Khusnul menyebut DPRD Jatim telah menjajaki sejumlah daerah untuk mencari model pembiayaan transportasi publik yang bisa diterapkan di Jawa Timur. Selain Semarang, pembelajaran juga dilakukan di Yogyakarta dan Riau.
Dari berbagai daerah tersebut, model Semarang dinilai menarik karena memberikan kepastian pembiayaan melalui penguncian porsi anggaran.
Namun, politisi NasDem ini menegaskan bahwa Jawa Timur tidak sekadar meniru kebijakan Semarang. Angka 5 persen tersebut akan menjadi rekomendasi untuk membangun sistem transportasi publik yang lebih luas dan terintegrasi.
“Lebih tepatnya menjadi rekomendasi. Kita jadikan rekomendasi 5 persen APBD yang berpihak pada transportasi,” katanya.
Bukan Sekadar Trans Jatim
Jika usulan tersebut terealisasi, anggaran sekitar Rp1,3 triliun tidak hanya diarahkan untuk Trans Jatim.
Khusnul menjelaskan, konsep yang didorong adalah transportasi publik terintegrasi yang mencakup berbagai moda dan infrastruktur pendukung. Mulai dari Trans Jatim, transportasi laut, terminal, hingga bandara perintis dan aset transportasi lainnya.
“Kalau bicara 5 persen, di sana pembandingnya adalah Trans Semarang. Kalau Rp1,3 triliun ini, all terkait dengan transportasi publik terintegrasi. Harapannya bisa meng-cover semua,” jelasnya.
Saat ini, layanan Trans Jatim telah berkembang hingga tujuh koridor. Dengan anggaran yang tersedia sekitar Rp218 miliar, kebutuhan pembiayaan diperkirakan akan meningkat seiring dengan rencana penambahan koridor dan perluasan cakupan layanan.
Khusnul memperkirakan skema pembiayaan hingga sekitar Rp1,3 triliun dapat menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pengembangan seluruh jaringan Trans Jatim sekaligus menopang sistem transportasi publik lainnya.
“Angka ini kalau dirangkai sampai Rp1,3 triliun, asumsinya bisa memenuhi percepatan seluruh Trans Jatim yang ada di Jawa Timur. Tentunya kita bicara tidak hanya Trans Jatim, tapi transportasi publik terintegrasi,” ujarnya.
Dari Operasional hingga Infrastruktur
Perubahan pola pembiayaan tersebut juga tidak hanya menyangkut subsidi operasional. Menurut Khusnul, kepastian anggaran memungkinkan pemerintah menyiapkan infrastruktur dan berbagai kebutuhan pendukung transportasi publik secara lebih terencana.
“Kalau selama ini infrastrukturnya karena masih ada pihak operator yang menjalankan, maka apa yang kemudian bisa menopang dari seluruh kegiatan transportasi yang ada di Jawa Timur, transportasi publiknya,” katanya.
Ia menilai penguatan transportasi publik juga sejalan dengan arah perubahan regulasi nasional. Khusnul berharap perubahan aturan di tingkat pusat nantinya semakin memperkuat kewajiban pemerintah dalam penyediaan transportasi publik, termasuk aspek subsidi dan integrasi antarmoda.
Karena itu, Jawa Timur dinilai perlu mulai menyiapkan fondasi pembiayaan yang kuat sejak sekarang.
“Harapan kami bahwa kepastian transportasi publik, plus bahasanya adalah terintegrasi, ini bisa terjadi, bisa terealisasi di Jawa Timur,” pungkasnya. (geh*)