Bojonegoro, Bhirawa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar upacara peringatan Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-349 sekaligus Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-81 di Alun-Alun Kota Bojonegoro, Selasa (20/10/2026). Momentum tersebut menjadi ajang refleksi perjalanan pembangunan daerah sekaligus evaluasi terhadap berbagai capaian dan tantangan yang masih dihadapi pemerintah.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam sambutannya menyampaikan, peringatan HJB tahun ini mengusung tema “Berdaya Saing dan Bertransformasi Menuju Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan”. Tema tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mendorong kemajuan daerah.
Menurutnya, pembangunan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, tetapi membutuhkan sinergi antara masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, pemerintah, dan media. Karena itu, persatuan, kebinekaan, kedamaian, serta semangat gotong royong harus terus dijaga sebagai fondasi pembangunan Kabupaten Bojonegoro.
“Momentum bersejarah ini sama-sama merefleksikan jati diri, daya tahan, dan semangat gotong royong yang menjadi karakter utama masyarakat Bojonegoro,” ujarnya.
Memasuki usia ke-349, Bojonegoro terus memperkuat perannya sebagai salah satu daerah penyangga pangan dan energi nasional. Kabupaten ini tercatat sebagai penghasil padi terbesar kedua di Jawa Timur serta menyumbang hampir 30 persen produksi minyak nasional.
Meski memiliki potensi besar, Pemkab Bojonegoro masih dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah, di antaranya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, dan penguatan konektivitas antarwilayah. Tantangan tersebut semakin menuntut penentuan prioritas program, terutama menyusul berkurangnya dana transfer ke daerah pada 2026.
Di tengah keterbatasan anggaran, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan perkembangan positif. Angka kemiskinan turun dari 11,49 persen pada 2025 menjadi 10,69 persen pada 2026. Penurunan itu disebut sebagai yang tertinggi kelima di Jawa Timur.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro pada 2025 mencapai 73,74, melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 73,54. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nonmigas pada triwulan II 2026 tercatat 5,86 persen, dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 3,22 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2025 juga berada di angka 3,90 persen, lebih rendah daripada target RPJMD sebesar 4,31 persen. Ke depan, pemerintah berkomitmen memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar masyarakat dapat memperoleh akses ekonomi yang lebih baik.
Perkuat sektor pertanian dan pelayanan dasar. Di sektor pertanian, Pemkab Bojonegoro terus mendorong modernisasi pertanian yang produktif dan ramah lingkungan untuk memperkuat ketahanan pangan. Produksi padi pada 2025 mencapai 879.685 ton. Untuk menunjang aktivitas petani, pemerintah membangun jalan usaha tani sepanjang 23.828 meter serta jaringan irigasi usaha tani sepanjang 1.150 meter.
Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mempermudah akses menuju lahan pertanian, memperlancar distribusi hasil panen, dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
Pada bidang kesehatan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Bojonegoro telah mencapai 99,07 persen. Pemerintah juga mengembangkan layanan digital dan sistem jemput bola untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam penanganan AIDS, tuberkulosis (TB), dan malaria.
Sementara di sektor pendidikan, layanan angkutan pelajar gratis dioperasikan dengan 13 armada pada 12 rute yang melayani sekitar 9.300 pelajar setiap hari. Pemkab juga mendukung pendirian sekolah rakyat serta menyalurkan beasiswa pendidikan tinggi kepada 6.853 mahasiswa melalui berbagai program beasiswa.
Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal pembangunan jangka panjang.
Pemberdayaan ekonomi dan penciptaan Lapangan kerja.Dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja, Pemkab Bojonegoro mengandalkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain Gayatri, Domba Kesejahteraan, Kolega, dan Gembira.
Pemerintah juga mendorong peningkatan investasi untuk memperkuat perekonomian daerah. Dalam sambutannya, Bupati menyebut salah satu perusahaan turut membuka 3.000 lapangan kerja baru di Bojonegoro pada 2026.
Selain penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial bagi pekerja rentan menjadi perhatian pemerintah. Melalui fasilitasi pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan santunan kematian, pemerintah menargetkan perlindungan bagi 93.879 orang pada 2026.
Hingga triwulan III 2026, realisasi program tersebut mencapai 83.655 orang atau 89,11 persen dari target. Capaian ini menjadi bagian dari upaya memperluas perlindungan bagi masyarakat yang bekerja di sektor rentan.
Bupati juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kolaborasi berbagai pihak melalui pendekatan Hexa Helix. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian daerah, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Pembangunan strategis dan penanganan banjir. Pada 2026, sejumlah pembangunan strategis menjadi perhatian Pemkab Bojonegoro, di antaranya penyediaan akses air bersih, pembangunan Pasar Kota Bojonegoro, serta penataan alun-alun dan Taman Rajekwesi. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dasar, menggerakkan perekonomian, dan menyediakan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat.
Hingga akhir tahun, pemerintah juga menargetkan terwujudnya Rumah Sakit Unggulan Kesehatan Jiwa, pembangunan panti lansia, program lantenisasi bagi 5.770 keluarga penerima manfaat, serta perluasan akses listrik bagi 771 keluarga penerima manfaat.
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa pembangunan harus semakin berorientasi pada penyelesaian persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah banjir di kawasan perkotaan yang membutuhkan penanganan terencana dan koordinasi lintas sektor.
Keselarasan program antarperangkat daerah dinilai penting agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Dengan demikian, berbagai program tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Peringatan HJB ke-349 sekaligus Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-81 menjadi momentum bagi Pemkab Bojonegoro untuk memperkuat komitmen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah berharap sinergi seluruh elemen masyarakat terus terjaga sehingga berbagai tantangan pembangunan dapat diatasi bersama.
Melalui semangat persatuan dan gotong royong, Bojonegoro diharapkan semakin berdaya saing, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan cita-cita sebagai daerah yang bahagia, makmur, dan membanggakan. [bas.kt]
