Masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia bukan lagi sekadar isu lingkungan musiman yang bersifat domestik. Selama beberapa dekade terakhir, kabut asap tebal yang membubung dari pulau Sumatra dan Kalimantan telah melintasi batas negara, menyelimuti wilayah Asia Tenggara, dan kini menjadi sorotan tajam masyarakat internasional. Indonesia, yang dianugerahi salah satu paru-paru dunia terbesar, kini kerap dipandang dengan nada penuh kekhawatiran-dan sayangnya, kemarahan-oleh komunitas global akibat ketidakmampuan kita dalam memutus rantai bencana tahunan ini.
Sorotan internasional ini bukanlah sesuatu yang berlebihan. Ketika jutaan ton karbon terlepas ke atmosfer, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh warga Riau atau Palangkaraya yang tercekik ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) berbahaya. Dunia melihat karhutla sebagai kontributor signifikan terhadap percepatan krisis iklim global. Kehilangan keanekaragaman hayati secara masif, seperti habitat orangutan yang hangus, memicu kecaman luar biasa dari aktivis lingkungan global. Kita tidak bisa lagi berlindung di balik alasan “faktor alam” atau El Niño. Faktanya, mayoritas kebakaran ini dipicu oleh keserakahan manusia: pembukaan lahan dengan cara membakar secara ilegal demi menekan biaya korporasi.
Sebagai warga negara, saya merasa prihatin sekaligus malu melihat bagaimana diplomasi lingkungan kita kerap tersudut dalam forum-forum internasional. Komitmen kita untuk menurunkan emisi karbon global seolah menjadi kontradiksi besar ketika citra satelit berkali-kali menunjukkan ratusan titik api (hotspot) baru yang terus membara di lahan gambut kita.
Pertanyaannya, sampai kapan kita akan terus berada dalam siklus “pemadaman” yang reaktif, alih-alih melakukan pencegahan yang preventif dan struktural? Penegakan hukum harus menyentuh akar rumput hingga ke korporasi kakap di balik layar, tanpa pandang bulu. Sanksi administratif dan denda harus dibuat sedemikian berat agar memberikan efek jera yang nyata. Selain itu, restorasi lahan gambut harus dipercepat dan dijaga ketat agar tidak kembali dikonversi menjadi lahan monokultur yang rentan terbakar.
Indonesia adalah negara besar. Kita tidak boleh membiarkan reputasi bangsa ini terus dipertaruhkan dan dicap negatif oleh dunia luar hanya karena pembiaran terhadap perusakan lingkungan. Pemerintah, penegak hukum, dan sektor swasta harus bersinergi secara transparan. Sudah saatnya kita membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia mampu dan serius dalam menjaga kelestarian hutannya demi masa depan generasi kita dan bumi ini.
Aris Setiawan
Warga Peduli Lingkungan
