Pemprov Jatim, Bhirawa – Bagi pelaku usaha kecil, mendapatkan pesanan dari pemerintah sering kali terasa seperti memasuki pasar yang memiliki banyak pintu dan aturan. Produk sudah tersedia, harga kompetitif, tetapi akses ke pembeli pemerintah membutuhkan kesiapan administrasi, legalitas, perpajakan hingga kemampuan memahami mekanisme transaksi.
Di titik itulah marketplace Gratis Ongkir mencoba mengambil peran. Platform yang beroperasi melalui bela.gratisongkir.id tersebut diarahkan menjadi salah satu kanal bagi pelaku usaha untuk masuk ke ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Gratis Ongkir sendiri mulai beroperasi pada 2020 dan bergabung dengan ekosistem LKPP pada 2021, sebelum memperluas kehadirannya, termasuk di Jawa Timur.
Pesan itu disampaikan Evan Dika Pratama, Marketing Gratis Ongkir, dalam acara Pembinaan Teknis Bulanan bagi pelaku usaha yang ingin masuk ke ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah, yang digelar di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Jawa Timur, Rabu (2/9/2026) pagi.
Menurut Evan, peluang terbesar bagi pelaku usaha bukan semata-mata berada pada kemampuan memproduksi barang, tetapi bagaimana produk tersebut dapat masuk ke saluran pengadaan pemerintah secara legal, terdokumentasi dan mudah ditemukan oleh calon pengguna.
“Sekarang tantangannya bukan hanya bagaimana pelaku usaha menghasilkan produk yang bagus, tetapi bagaimana produk itu bisa masuk ke ekosistem pengadaan pemerintah. Marketplace menjadi salah satu jembatan agar penyedia dan pemerintah bisa bertransaksi dengan mekanisme yang lebih terstruktur,” ujar Evan.
Besarnya peluang tersebut tercermin dari cakupan transaksi yang telah berjalan di platform Gratis Ongkir. Dalam materi perusahaan, total volume transaksi tercatat lebih dari Rp 4,2 triliun, dengan 467.000 lebih transaksi, sekitar 1,6 juta produk aktif, serta 14.000 penjual aktif.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa pasar pengadaan melalui platform digital bukan lagi sekadar konsep.
Bagi pelaku usaha Jawa Timur, peluangnya semakin terbuka karena komoditas yang tersedia di platform cukup beragam. Bukan hanya alat tulis kantor atau makanan dan minuman, tetapi juga furnitur, fashion, souvenir, jasa kreatif, akomodasi, elektronik, jasa instalasi dan servis hingga sektor pertanian dan peternakan.
Ragam tersebut membuat ruang masuk bagi pelaku usaha menjadi lebih lebar. Produk makanan dan minuman dapat bertemu dengan kebutuhan konsumsi instansi. Produk furnitur menyasar kebutuhan perkantoran. Jasa fotografi, desain, keamanan, kebersihan hingga event organizer memiliki ruang sendiri dalam rantai pengadaan.
“Hampir semua kebutuhan pemerintah memiliki potensi untuk disuplai oleh pelaku usaha. Karena itu, pelaku usaha perlu melihat pengadaan pemerintah sebagai pasar yang nyata, bukan sesuatu yang hanya bisa dimasuki oleh perusahaan besar,” kata Evan.
Namun, peluang tidak datang tanpa persyaratan. Gratis Ongkir mensyaratkan kelengkapan dokumen bagi penyedia yang ingin bergabung. Untuk badan usaha, misalnya, diperlukan NIB, KTP direktur, NPWP badan usaha, AHU SK Kemenkumham, SP PKP bila sudah PKP, email aktif, rekening, nomor telepon serta logo usaha. Sementara pelaku usaha perseorangan membutuhkan antara lain KTP pemilik, NIB, NPWP pribadi, SP PKP bila sudah PKP, email aktif, rekening dan identitas usaha lainnya.
Bagi Evan, kelengkapan administrasi bukan sekadar formalitas. Dokumen tersebut justru menjadi fondasi agar pelaku usaha dapat dipercaya dan menjalankan transaksi secara tertib.
“Kami mendorong pelaku usaha menyiapkan legalitas sejak awal. NIB, NPWP, rekening dan dokumen usaha lainnya jangan dianggap sebagai beban administrasi, tetapi sebagai modal untuk naik kelas dan masuk ke pasar pengadaan yang lebih luas,” tutur Evan.
Dengan legalitas yang siap, pelaku usaha tidak hanya memiliki peluang menjadi penyedia pemerintah, tetapi juga mempunyai fondasi untuk mengembangkan bisnis secara lebih profesional.
Keunggulan yang ditawarkan Gratis Ongkir terletak pada fitur yang dirancang untuk mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan penyedia.
Platform tersebut menyediakan akun bagi PA, PPK, bendahara dan penjual, pilihan sumber dana, fitur chat, e-meterai, informasi TKDN dan BMP, pencarian produk berdasarkan nama maupun wilayah, serta penyaringan produk berdasarkan harga atau TKDN. Tersedia pula fitur pajak daerah yang dapat diarahkan ke BPKAD atau bank daerah.
Fitur lainnya mencakup RUP, tanda tangan QR Code, perbandingan hingga tiga produk, klarifikasi pembayaran otomatis, auto login bagi PP dan PPK, penerusan dana setiap hari, estimasi penerimaan dana, hingga pengecekan NIB dan KBLI penyedia.
Bagi pelaku usaha, berbagai fitur tersebut dapat mengurangi kerumitan dalam proses transaksi. Sementara bagi pemerintah, informasi produk dan penyedia dapat ditelusuri melalui sistem.
“Kami berusaha membuat proses transaksi menjadi lebih sederhana dan transparan. Pelaku usaha bisa fokus pada produk, pelayanan dan pemenuhan pesanan, sementara aspek administrasi dan alur transaksi sudah didukung oleh sistem,” jelas Evan.
Mekanisme transaksi di Gratis Ongkir dirancang berlangsung melalui alur digital. Dinas membuat pesanan melalui marketplace. Setelah itu penyedia memproses dan mengirimkan barang. Ketika barang diterima dan status transaksi diperbarui menjadi terbayar, marketplace kemudian meneruskan dana kepada penyedia. Pembayaran pesanan dari dinas dilakukan melalui virtual account.
Model ini menunjukkan bagaimana transformasi digital perlahan mengubah pola hubungan antara pemerintah sebagai pembeli dan pelaku usaha sebagai penyedia.
Namun, bagi penyedia, memahami aspek fiskal juga menjadi bagian penting. Materi Gratis Ongkir menjelaskan perbedaan mekanisme PMK 58 dan PMK 59, termasuk pengaturan pemungutan pajak oleh marketplace maupun bendahara serta perlakuan terhadap PPh dan PPN.
Karena itu, masuk ke ekosistem pengadaan bukan sekadar membuka toko digital dan memasang produk. “Pelaku usaha harus memahami bahwa transaksi pemerintah memiliki karakter administrasi dan perpajakan yang harus dipenuhi. Kami ingin penyedia tidak hanya mendapatkan order, tetapi juga memahami bagaimana transaksi tersebut berjalan dari awal sampai selesai,” ujar Evan.
Jawa Timur sendiri telah tercantum sebagai salah satu wilayah pengguna Gratis Ongkir bersama sejumlah provinsi dan kabupaten/kota lainnya. Dalam materi presentasi, Jawa Timur masuk dalam daftar wilayah pengguna bersama Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Jambi, Sumatera Selatan, Kabupaten Lebak dan Kota Singkawang.
Kondisi tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal untuk tidak hanya bersaing mendapatkan konsumen umum, tetapi juga masuk ke pasar kelembagaan pemerintah.
Terlebih, kebutuhan pemerintah sangat beragam. Dari konsumsi harian, perlengkapan kantor, pakaian dinas dan seragam, hingga penyewaan alat berat serta jasa profesional.
Evan melihat kesempatan itu sebagai momentum bagi pelaku usaha untuk mengubah cara pandang terhadap pasar.
“Jangan melihat pasar pemerintah sebagai pasar yang jauh. Dengan ekosistem digital, penyedia di daerah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menawarkan produknya. Yang paling penting adalah kesiapan legalitas, produk, harga, kualitas dan kemampuan memenuhi pesanan,” katanya.
Pada akhirnya, transformasi digital dalam pengadaan pemerintah tidak hanya mengubah cara transaksi dilakukan. Lebih jauh, ia mendorong pelaku usaha untuk mengubah cara membangun bisnis.
Marketplace menjadi etalase. Legalitas menjadi tiket masuk. Kualitas menjadi pertaruhan. Sedangkan konsistensi pelayanan menjadi modal untuk menjaga kepercayaan.
Bagi pelaku usaha Jawa Timur, kesempatan itu kini berada lebih dekat melalui ekosistem yang sudah memiliki pengguna dari berbagai kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah. Materi Gratis Ongkir mencatat pengguna dari sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan hingga Kementerian Hukum dan HAM, serta berbagai lembaga seperti BPS, BPK, KPU dan BRIN.
Evan pun mengajak pelaku usaha Jawa Timur melihat momentum tersebut sebagai pintu untuk memperluas pasar.
“Kesempatan masuk ke pengadaan pemerintah sudah terbuka. Sekarang tinggal bagaimana pelaku usaha mempersiapkan diri, masuk ke ekosistemnya, menjaga kualitas dan membangun reputasi. Jangan sampai peluang pasar sudah tersedia, tetapi pelaku usahanya belum siap,” pungkas Evan.
Di tengah percepatan digitalisasi pengadaan, persaingan akhirnya tidak lagi hanya terjadi di pasar konvensional. Etalase usaha kini berpindah ke layar, sementara peluang pesanan pemerintah dapat datang melalui sebuah klik. Bagi pelaku usaha Jawa Timur, pertanyaannya bukan lagi apakah pasar itu ada, tetapi seberapa siap mereka mengambil bagian di dalamnya. [aya.kt]