Bupati Marhaen sampaikan Jawaban atas PU7 Fraksi di Sidang Paripurna, Rabu(10/06/2026).
SiLPA Jadi Katup Pengaman Fiskal, Siapkan Cetak Biru Efisiensi Belanja Pegawai
DPRD Nganjuk, Bhirawa
Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, memberikan jawaban resmi terhadap Pandangan Umum (PU) dari 7 fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam penjelasannya di hadapan forum rapat paripurna pada hari ini Rabu (10/06/2026), Bupati mengurai sejumlah strategi penting terkait mitigasi ruang fiskal daerah, efisiensi birokrasi, hingga optimalisasi pemanfaatan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Menanggapi sorotan tajam legislatif mengenai besaran SiLPA final yang mencapai Rp301,6 miliar, Bupati Marhaen menjelaskan secara rinci bahwa surplus tersebut sebagian besar didorong oleh adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh kurang lebih Rp109 miliar pada tahun 2025, serta langkah efisiensi anggaran belanja yang berhasil menghemat sekitar Rp290 miliar.
Bupati menekankan bahwa keberadaan dana SiLPA ini memiliki peran krusial sebagai katup pengaman keuangan daerah. Utamanya, setelah adanya kebijakan pemangkasan atau pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp275 miliar.
“Alhamdulillah, dengan adanya sisa anggaran hasil efisiensi dan kenaikan pendapatan ini, kondisi fiskal kita masih bisa bertahan aman. Jika tidak ada bantalan fiskal dari SiLPA ini, kita pasti akan sangat repot membiayai program daerah akibat pengurangan dana transfer pusat tersebut,” urai Kang Marhaen sapaan akrab Bupati Nganjuk.
Terkait pemanfaatannya ke depan, eksekutif memastikan dana Rp301,6 miliar ini akan dialokasikan secara akurat pada APBD Perubahan untuk mendanai program kedaruratan infrastruktur yang mendesak.
Beberapa proyek prioritas yang disiapkan di antaranya pemulihan jalan poros kecamatan strategis, seperti jalur Sukomoro menuju Pace, hingga pemeliharaan berkala jalan-jalan lingkungan dengan menggunakan metode rigid beton maupun aspal hotmix.
Di sisi lain, menyikapi kekhawatiran fraksi-fraksi dewan atas tingginya porsi Belanja Pegawai yang menyerap Rp1,32 triliun, Bupati memaparkan skema cetak biru (blueprint) penataan kepegawaian jangka panjang.
Berdasarkan kalkulasi riil, jika kondisi keuangan daerah tidak terdistorsi oleh pemangkasan dana transfer, rasio belanja pegawai Nganjuk saat ini berada di kisaran 36%.
Untuk menekan angka tersebut menuju batas ideal nasional sebesar 30% pada tahun 2027 sesuai amanat Kemenpan-RB, Pemkab Nganjuk menerapkan kebijakan moratorium pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru secara ketat.
“Strategi utama kita adalah memanfaatkan momentum pegawai yang purna tugas atau pensiun. Sepanjang tahun ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk tidak membuka lowongan CPNS baru. Langkah ini diambil sebagai bagian dari restrukturisasi birokrasi agar postur anggaran kita menjadi lebih sehat, efektif, dan efisien, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik di tingkat dasar,” tegas Bupati.
Sementara itu, jalannya rapat paripurna ditutup dengan apresiasi bersama dari pimpinan dewan dan kepala daerah atas capaian administratif Pemkab Nganjuk yang sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut.
Bupati menegaskan bahwa raihan WTP ini merupakan prestasi kolektif antara jajaran eksekutif dan lembaga legislatif selaku mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bumi Anjuk Ladang. [adv.end]
