Kota Probolinggo, Bhirawa
Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Hal itu ditandai dengan pengukuhan kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Probolinggo masa bakti 2026-2030 oleh Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, di Gedung Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo, Rabu (20/5).
Pengukuhan dihadiri Wakil Wali Kota, Ina Dwi Lestari, Penjabat Deputi Pencegahan BNPB Pangarso Suryotomo, BPBD Provinsi Jawa Timur, unsur akademisi, dunia usaha, media, hingga organisasi masyarakat. Kehadiran lintas sektor itu menjadi bentuk penguatan kolaborasi dalam penanggulangan bencana di Kota Probolinggo.
Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menegaskan, pengurangan risiko bencana harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Menurutnya, langkah mitigasi jauh lebih efektif dibandingkan penanganan pascabencana.
”Kerugian akibat bencana bisa sampai seribu kali lipat dibandingkan biaya mitigasi atau pengurangan risikonya,” ujar Aminuddin.
Aminuddin berharap, FPRB mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana, baik bencana alam maupun nonalam. Selain itu, forum tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di tengah perkembangan pembangunan kota.
Ketua FPRB Kota Probolinggo terpilih, Sugeng Nufindarko menyampaikan, amanah yang diemban pengurus bukan sekadar formalitas organisasi. Menurutnya, pengurus FPRB harus siap hadir di tengah masyarakat dalam upaya pencegahan hingga penanganan risiko bencana.
”Menjadi pengurus FPRB berarti kita harus siap mewakafkan waktu, pikiran dan tenaga untuk menjaga masyarakat Kota Probolinggo dari berbagai potensi bencana,” katanya.
Sugeng menambahkan, Kota Probolinggo memiliki sejumlah potensi kerawanan, mulai angin kencang, kebakaran permukiman hingga dampak perubahan iklim. Karena itu, pembangunan kota harus dibarengi dengan penguatan ketangguhan masyarakat.
Sementara itu, Pangarso Suryotomo mengapresiasi langkah Pemkot Probolinggo dalam membentuk dan menguatkan FPRB sebagai wadah kolaborasi pengurangan risiko bencana.
”Kami berharap forum ini dapat bersama-sama menciptakan Kota Probolinggo menjadi kota yang tangguh terhadap bencana,” ujarnya.
Dalam laporan kegiatan, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Probolinggo Nurkholiq menyebutkan pengukuhan FPRB berdasarkan SK Wali Kota Nomor 100.3.3.3/114/KEP/425.012/2026 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Probolinggo Periode 2026-2030. Sekitar 70 peserta hadir dari unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, media dan masyarakat. [irf.fen]
