Oleh:
Tidor Arif T. Djati
Pemerhati Kearsipan, Inisiator Komunitas peduli Kedaulatan Arsip Negara (KOPIDARA), dan Mantan ASN Pemprov Jatim.
Di tengah kritik publik terhadap budaya seremoni pejabat-mulai dari penutupan jalan, pengerahan aparat dan ASN, hingga penyambutan berlebihan dalam kunjungan kerja-sebuah dokumen masa pendudukan militer Jepang menghadirkan refleksi menarik: jangan-jangan sebagian budaya birokrasi kita hari ini masih menyimpan jejak mentalitas kolonial masa lalu.
Refleksi itu muncul dari Berita Pemerintah Militer Jepang (KANPO) Nomor 4 Tahun I, bulan 10 tahun Syowa 2602 (1942). Pada halaman 15 dimuat instruksi resmi pemerintah militer Jepang di Indonesia mengenai rencana kunjungan pejabat pemerintahan militer Jepang (Gunseikanbu) ke wilayah Priangan-meliputi Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Sumedang-pada 27-30 September 1942.
Sebagai catatan, Gunseikanbu merupakan pusat administrasi sipil pemerintahan militer Jepang di Jawa dan Madura. Lembaga ini mengendalikan pemerintahan daerah, propaganda, ekonomi perang, pendidikan, mobilisasi rakyat dan tenaga kerja, sensor informasi, hingga administrasi birokrasi.
Dokumen tersebut menarik bukan semata karena nilai sejarahnya, melainkan karena ia memperlihatkan bagaimana kekuasaan dibangun melalui ritual simbolik yang melibatkan birokrasi dan rakyat secara massal.
Isi Instruksi dalam KANPO
Sepintas, instruksi itu tampak administratif biasa. Namun bila dibaca lebih teliti, ia memperlihatkan bagaimana kekuasaan kolonial dipentaskan secara visual dan psikologis.
Terdapat tujuh instruksi utama:
- kantor pemerintahan dan Technische Hoogeschool tetap bekerja meskipun hari Minggu;
- tiga puluh menit sebelum rombongan datang, jalan yang akan dilalui harus ditutup hingga rombongan lewat;
- pemerintah wilayah (kencho/kentyo) wajib menyambut rombongan di batas daerah serta menyampaikan laporan singkat maksimal dua menit;
- para pegawai diminta berdiri berjajar di depan kantor masing-masing;
- penduduk diwajibkan mengibarkan bendera Jepang dengan kemiringan 15 derajat;
- warga di sepanjang jalan harus memberi hormat sambil membungkukkan badan dan berseru “Banzai!” secara serentak;
- bila memungkinkan, anak-anak sekolah diminta memegang bendera Jepang di sepanjang rute perjalanan.
Instruksi tersebut menunjukkan bahwa kunjungan pejabat pada masa Jepang bukan sekadar inspeksi pemerintahan, melainkan pertunjukan kekuasaan. Jepang tampaknya memahami bahwa dominasi politik tidak cukup ditegakkan melalui senjata, tetapi juga melalui penciptaan kesan visual tentang kewibawaan negara.
Jalan yang steril, pegawai yang berjajar, bendera yang berkibar, dan rakyat yang memberi hormat adalah bagian dari teater kekuasaan. Semua diarahkan untuk membangun citra bahwa negara hadir secara absolut dan tak terbantahkan.
Berbeda dengan kolonialisme Belanda yang lebih birokratis dan bertumpu pada elite lokal, Jepang membawa karakter militeristik dan mobilisasi massa. Penghormatan kepada pejabat tidak lagi sekadar simbol hierarki sosial, tetapi harus dilakukan secara terbuka, seragam, dan demonstratif.
Ritual Kekuasaan dan Jejaknya Hari Ini
Pertanyaannya: apakah pola semacam itu benar-benar hilang setelah Indonesia merdeka? Secara formal, tentu iya. Indonesia bukan negara kolonial dan bukan rezim militer Jepang. Tidak ada lagi kewajiban membungkuk sambil meneriakkan “Banzai”.
Dalam sistem demokrasi, pejabat publik secara konstitusional adalah pelayan rakyat. Namun secara kultural, sebagian jejaknya tampaknya masih terasa-meski perlahan mulai berkurang.
Hari ini masyarakat masih sesekali menyaksikan jalan ditutup demi iring-iringan pejabat, ASN dan pelajar dikerahkan untuk penyambutan, atau birokrasi lebih sibuk mengurus protokoler dibanding substansi kerja. Dalam banyak kasus, kunjungan pejabat bahkan justru mengganggu pelayanan publik: pegawai sibuk gladi bersih, kantor berbenah mendadak, dan energi birokrasi tersedot untuk memastikan atasan merasa nyaman.
Fenomena ini menunjukkan bahwa jabatan, dalam praktik tertentu, masih diperlakukan sebagai simbol yang harus dipentaskan, bukan semata amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Tentu konteks Indonesia modern tidak bisa disamakan begitu saja dengan pendudukan militer Jepang. Penyambutan pejabat hari ini tidak lahir dari sistem kolonial yang represif, melainkan lebih banyak diwarisi oleh kultur birokrasi patrimonial: relasi atasan-bawahan yang menempatkan kekuasaan sebagai pusat penghormatan simbolik.
Namun justru di sinilah pentingnya membaca arsip sejarah. Arsip membantu kita memahami bahwa budaya birokrasi tidak lahir dalam ruang kosong. Ia terbentuk melalui lapisan sejarah panjang yang kadang terus diwariskan tanpa disadari.
Demokrasi Modern Menghendaki Kesederhanaan Kekuasaan
Semakin matang demokrasi suatu negara, semakin sederhana hubungan simbolik antara pejabat dan rakyat. Pemimpin hadir untuk bekerja, bukan untuk dipertontonkan. Negara-negara demokratis umumnya tidak mengukur kewibawaan pejabat dari panjangnya iring-iringan kendaraan atau meriahnya penyambutan, melainkan dari kualitas kebijakan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu budaya seremoni yang berlebihan layak dikritisi. Bukan karena penghormatan kepada pejabat itu salah, melainkan karena penghormatan yang berlebihan dapat menggeser orientasi birokrasi dari pelayanan menuju pencitraan.
ASN akhirnya lebih takut kepada atasan daripada kepada penilaian publik. Sekolah lebih sibuk menyambut tamu daripada meningkatkan kualitas pembelajaran. Jalan raya lebih diprioritaskan untuk rombongan kekuasaan dibanding kepentingan warga. Dalam demokrasi modern, legitimasi kekuasaan semestinya lahir dari kinerja, bukan dari kemegahan seremoni.
Di sinilah arsip sejarah menjadi penting. Dokumen seperti KANPO bukan sekadar kertas tua, melainkan cermin mentalitas pemerintahan suatu zaman.
Arsip memperlihatkan bagaimana negara memandang rakyat, bagaimana birokrasi bekerja, dan bagaimana simbol kekuasaan dibangun. Karena itu arsip kolonial tidak cukup hanya disimpan; ia perlu dibaca secara kritis.
Dari dokumen semacam inilah kita memahami bahwa warisan kolonial tidak selalu hadir dalam bentuk gedung tua atau istilah administrasi, tetapi juga dalam pola perilaku birokrasi yang terus bertahan lintas generasi.
Bayang-Bayang yang Pernah Saya Alami
Saya sendiri pernah mengalami fragmen kecil budaya semacam itu. Sekitar tahun 1980-an, ketika masih SMP, saya bersama pelajar lain diminta berjajar di pinggir jalan sambil mengibarkan bendera Merah Putih untuk menyambut kedatangan wakil presiden. Kegiatan itu dilakukan sore hari, di luar jam sekolah.
Sebagai pelajar, kami menganggapnya biasa, bahkan membanggakan. Namun ketika hari ini membaca dokumen KANPO tahun 2602 tentang instruksi anak-anak sekolah membawa bendera Jepang untuk menyambut pejabat militer di Priangan, muncul refleksi menarik: negara, dari masa ke masa, sering membutuhkan panggung simbolik untuk mempertontonkan kewibawaan kekuasaan.
Tentu ada perbedaan mendasar: dulu rakyat mengibarkan Hinomaru dalam situasi penjajahan, sedangkan kami mengibarkan Merah Putih sebagai warga negara merdeka. Tetapi keduanya memperlihatkan satu kesamaan: kekuasaan selalu memiliki kecenderungan untuk menampilkan dirinya secara simbolik di ruang publik.
Karena itu demokrasi modern seharusnya bergerak menuju budaya politik yang lebih substantif-di mana pejabat dihormati bukan karena iring-iringannya, melainkan karena kerja dan pengabdiannya kepada rakyat.
Indonesia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang budaya kekuasaan kolonial. Demokrasi membutuhkan kesederhanaan kekuasaan: pejabat hadir secara efisien, bekerja substantif, dan tidak merepotkan masyarakat. Kunjungan kerja semestinya menyelesaikan masalah, bukan sekadar menghasilkan dokumentasi dan seremoni.
Dokumen KANPO tahun 2602 itu akhirnya memberi pesan reflektif bagi masa kini: kekuasaan yang terlalu sibuk dipentaskan sering kali lupa mendengarkan rakyat.
Dan mungkin, ukuran pejabat yang benar-benar dihormati bukanlah seberapa meriah penyambutannya, melainkan seberapa besar manfaat kehadirannya bagi masyarakat.
————– *** —————–
