Pemkab Pasuruan, Bhirawa
Pemkab Pasuruan terus mengintensifkan upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem melalui integrasi program perlindungan sosial dan pembenahan akurasi data penerima manfaat.
Langkah tersebut diambil guna memastikan alokasi anggaran belanja daerah tepat sasaran.
Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo menyampaikan validasi data desil secara masif menjadi kunci utama dalam menyaring daftar warga prasejahtera.
Pemerintah daerah menertibkan warga yang secara ekonomi telah mampu, namun masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
“Warga yang secara ekonomi sudah mandiri, misalnya memiliki kendaraan pribadi namun masih terdata mendapatkan bantuan, kita tertibkan melalui pendataan ulang,” ujar Mas Rusdi, sapaan akrbnya, Kamis (21/5).
Menurutnya, perbaikan data secara berkala akan menghasilkan potret angka kemiskinan yang lebih akurat dan objektif.
Dengan pembersihan data tersebut, postur anggaran bantuan sosial diharapkan dapat dialokasikan secara lebih efektif untuk mendongkrak perekonomian keluarga di lapisan terbawah.
Selain fokus pada akurasi data, Pemkab Pasuruan juga menerapkan strategi intervensi lintas sektor secara simultan. Salah satunya melalui peluncuran inisiatif Sekolah Rakyat yang dipadukan dengan perbaikan infrastruktur permukiman.
“Ketika anak dari keluarga prasejahtera masuk ke Sekolah Rakyat, sarana hunian orangtua mereka juga diintervensi melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” jelaa Mas Rusdi.
Tentusaja, sinergi antara pemenuhan hak pendidikan anak dan penyediaan hunian yang layak itu diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Disisi lain, upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem juga menyentuh sektor pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah daerah melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai relawan dapur dalam program Pemenuhan Gizi Masyarakat.
Model pemberdayaan berbasis komunitas ini dinilai efektif memberikan sumber pendapatan tambahan bagi warga sekitar, yang pada gilirannya meningkatkan daya beli untuk mencukupi kebutuhan harian.
“Dan keterlibatan relawan dapur ini membantu masyarakat sekitar memperoleh pendapatan yang layak, sehingga berkontribusi langsung pada pengurangan angka kemiskinan ekstrem,l,” imbuh Mas Rusdi.
Secara keseluruhan, tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat terjaga melalui sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemkab Pasuruan optimistis, pengelolaan data yang transparan serta program pemberdayaan yang terintegrasi akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. [hil.dre]
