Oleh :
Lukman AR
Penggiat Tinta Antikorupsi
Akhir-akhir ini, Kabupaten Jember dihebohkan oleh fenomena aparatur sipil negara (ASN), seperti guru, tenaga kesehatan, dan ASN lainnya, yang diberi tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsi mereka. Tugas tersebut berupa pendataan dan verifikasi penduduk di wilayah Kabupaten Jember. Fenomena ini menjadi sorotan karena dinilai tidak lazim dan cukup mengagetkan banyak ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Belum diketahui apakah kondisi serupa juga terjadi di daerah lain, atau hanya berlangsung di Jember. Namun, yang jelas, penugasan tambahan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan ASN. Salah satu hal yang dianggap janggal adalah tidak adanya surat tugas resmi sebagai dasar ketika ASN turun ke lapangan untuk melakukan validasi atau meminta data pribadi warga. Padahal, surat tugas sangat penting sebagai landasan administratif sekaligus bentuk perlindungan bagi petugas saat menjalankan tugas di luar tupoksi mereka.
Di sisi lain, profesi guru sejatinya berfokus pada layanan pembelajaran kepada siswa, sedangkan tenaga kesehatan bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sakit atau membutuhkan pengobatan. Ketika mereka harus menjalankan tugas pendataan penduduk tanpa dasar penugasan yang jelas, muncul persoalan baru. Tidak sedikit warga yang menolak didata karena petugas tidak dapat menunjukkan surat tugas resmi. Bahkan, ada warga yang mempertanyakan mengapa guru harus melakukan pekerjaan di luar tugas utamanya, yaitu mengajar. Hal ini tentu menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.
Persoalan lain yang tak kalah serius adalah tenggat waktu pelaksanaan tugas yang sangat singkat. Dengan waktu sekitar enam hari kerja, ASN dituntut meluangkan waktu untuk melakukan pendataan, sementara mereka tetap memiliki tanggung jawab utama yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Bagi guru, meninggalkan proses belajar mengajar jelas berisiko menimbulkan masalah kedisiplinan dan mengganggu tanggung jawab profesionalnya. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kebijakan penugasan tambahan perlu ditata secara lebih bijak.
Secara ideal, ASN merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pelaksana kebijakan negara. Dalam birokrasi modern, setiap ASN seharusnya ditempatkan sesuai dengan kompetensi, latar belakang pendidikan, dan keahlian yang dimiliki. Penempatan yang tepat tidak hanya penting untuk efektivitas kerja, tetapi juga untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, realitas di lapangan sering menunjukkan hal yang berbeda. Tidak sedikit ASN yang harus menjalankan tugas di luar bidang, profesi, atau disiplin ilmu yang mereka kuasai.
Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana profesionalitas ASN dapat tumbuh secara maksimal jika mereka terus bekerja dalam bayang-bayang tugas yang tidak sesuai dengan kompetensinya?
Fenomena ASN yang mengerjakan tugas di luar bidangnya di Kabupaten Jember menjadi contoh nyata persoalan tersebut. Guru, tenaga kesehatan, dan ASN lain harus menangani urusan pendataan penduduk atau pekerjaan administratif yang jauh dari inti profesinya. Ketika ketidaksesuaian ini terjadi terus-menerus dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, maka profesionalitas ASN berada pada posisi yang rentan.
Profesionalitas bukan hanya soal disiplin hadir, kepatuhan terhadap aturan, atau kemampuan menyelesaikan pekerjaan. Profesionalitas juga berkaitan erat dengan kesesuaian antara tugas, tanggung jawab, dan kompetensi. ASN yang bekerja sesuai bidangnya akan lebih mudah menunjukkan kinerja optimal karena memahami substansi pekerjaan, memiliki dasar keilmuan, dan mampu mengambil keputusan secara tepat. Sebaliknya, ASN yang terus-menerus bekerja di luar bidangnya berisiko mengalami penurunan motivasi, kebingungan peran, bahkan tekanan psikologis karena harus menanggung beban yang tidak sepenuhnya dikuasai.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan dampak yang lebih luas. Pertama, kualitas pelayanan publik berpotensi menurun. Pelayanan yang baik menuntut kecepatan, ketepatan, dan pemahaman mendalam terhadap persoalan yang dihadapi. Jika ASN yang bertugas tidak memiliki kompetensi yang memadai, hasil kerjanya cenderung kurang maksimal. Kedua, budaya kerja birokrasi menjadi kurang sehat.
Ketika penempatan yang tidak sesuai dianggap biasa, maka sistem merit atau sistem berbasis kompetensi kehilangan maknanya. Padahal, reformasi birokrasi selama ini menekankan pentingnya profesionalisme, objektivitas, dan pengembangan karier berbasis kapasitas.
Selain itu, ASN juga dapat mengalami krisis identitas profesi. Mereka yang memiliki keahlian tertentu tidak dapat mengembangkan potensinya secara optimal karena terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang bukan bidangnya. Akibatnya, kompetensi inti yang seharusnya diasah justru menjadi stagnan. Lebih ironis lagi, kondisi seperti ini dapat menimbulkan persepsi bahwa keahlian akademik atau profesional tidak terlalu penting, sebab pada akhirnya semua pegawai dianggap bisa mengerjakan apa saja. Pola pikir semacam ini tentu berbahaya bagi masa depan birokrasi.
Meski demikian, persoalan ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada ASN sebagai individu. Banyak faktor struktural yang memengaruhi, mulai dari keterbatasan jumlah pegawai, distribusi sumber daya manusia yang belum merata, kebutuhan organisasi yang mendesak, hingga lemahnya perencanaan kepegawaian. Dalam beberapa kasus, pimpinan mungkin terpaksa menugaskan pegawai di luar bidangnya karena tidak ada pilihan lain. Namun, alasan keterpaksaan tidak boleh dijadikan pembenaran yang terus-menerus. Justru di sinilah pentingnya evaluasi kelembagaan, pemetaan kompetensi, dan penempatan ASN yang lebih rasional.
Solusi dari persoalan ini bukan berarti ASN hanya boleh bekerja secara kaku sesuai ijazah semata. ASN tetap harus adaptif, mau belajar, dan siap menghadapi tantangan baru. Akan tetapi, adaptasi harus dibarengi dengan pelatihan, pendampingan, serta kebijakan penempatan yang adil. Jika seorang ASN harus menjalankan tugas baru di luar bidangnya, maka organisasi wajib memastikan adanya penguatan kompetensi agar tugas tersebut tidak menjadi beban yang melemahkan profesionalitas. Selain itu, pimpinan juga perlu membangun budaya kerja yang menghargai keahlian, bukan sekadar membagi pekerjaan kepada siapa saja yang tersedia.
Pada akhirnya, profesionalitas ASN tidak akan lahir hanya dari tuntutan disiplin dan loyalitas, tetapi juga dari sistem yang mampu menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. ASN bukan sekadar pelaksana administrasi, melainkan aset negara yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan potensi yang harus dikelola secara bijak. Jika ASN terus dibayangi tugas-tugas di luar bidang tanpa penataan yang jelas, maka birokrasi akan berjalan dalam pola serba tanggung: pegawainya lelah, kinerjanya tidak optimal, dan pelayanan publik pun menjadi korban.
Sudah saatnya profesionalitas ASN dijaga bukan hanya melalui slogan reformasi birokrasi, tetapi juga melalui keberanian menata tugas dan jabatan secara lebih manusiawi, adil, dan berbasis kompetensi.
————– *** —————-
