Surabaya, Bhirawa
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berencana menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri di Indonesia. Kebijakan ini memicu beragam tanggapan publik. Salah satunya dari Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), Radius Setiyawan.
Menurut Radius, kebijakan tersebut menunjukkan kesinambungan arah pendidikan nasional sejak era Orde Baru. “Sejak Orde Baru, kita sudah mengenal diksi pembangunan, modernisasi, hingga konsep link and match dengan industri,” ujar Radius, Selasa (28/4).
Ia menjelaskan, konsep link and match merujuk pada keterhubungan (link) antara dunia pendidikan dan dunia industri sebagai pengguna lulusan, serta kesesuaian (match) kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja. Meski demikian, Radius melihat situasi tersebut secara kritis.
“Secara kritis, konsep link and match berpotensi melahirkan manusia yang kurang kritis, hanya berorientasi material, dan hanya difokuskan sebagai tenaga kerja di sektor industri,” tegasnya.
Menurut Radius, orientasi pendidikan saat ini belum banyak beranjak dari pola pada era Orde Baru. Hal ini tercermin dalam berbagai narasi yang muncul seperti mengejar ketertinggalan, link and match, modernisasi pendidikan dan term-term yang lain.
Ia menuturkan, sejak Orde Baru hingga hari ini, tidak banyak perubahan dalam narasi pendidikan. Nilai yang ditanamkan masih cenderung berorientasi pada pembangunan fisik dan industrialisasi. Salah satu narasi yang terus bertahan adalah gagasan “mengejar ketertinggalan” sebagai legitimasi pembangunan. “Terjadi semacam demitologisasi pembangunan yang justru melahirkan mitos baru tentang keharusan mengejar ketertinggalan,” ujarnya.
Jargon mengejar ketertinggalan seringkali diasumsikan bahwa masyarakat harus meninggalkan pandangan “kuno” menuju yang lebih modern agar bisa maju secara ekonomi dan industri.
Radius juga menegaskan bahwa konsep tersebut tidak sepenuhnya lepas dari logika pasar. “Praktiknya menyerupai ruang pasar bebas, di mana arah pendidikan diserahkan pada kebutuhan industri,” imbuhnya.
Ia menambahkan, penekanan pada link and match menunjukkan adanya kecenderungan negara mendisiplinkan pendidikan agar selaras dengan kepentingan industri. Dorongan terhadap otonomi dan kemandirian dinilai dekat dengan konsep pasar bebas atau neoliberalisme.
Radius menjelaskan bahwa dalam sistem pendidikan liberal, intervensi pemerintah tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui regulasi dan pembentukan norma. “Individu menginternalisasi prinsip-prinsip pasar dan mengontrol dirinya sendiri. Siswa dikendalikan melalui norma sosial yang mendorong kompetisi berorietasi industri,” jelasnya.
Ia menilai, pendidikan diarahkan mendorong terjadinya marketisasi dan komersialisasi, yang pada akhirnya memiliki kesamaan dengan pola developmentalisme di era Orde Baru. “Pendidikan didorong untuk mengikuti kepentingan industri. Ini merupakan bentuk determinasi terhadap berbagai sektor, termasuk pendidikan,” pungkasnya. [ina.wwn]
