Kota Batu, Bhirawa – Koordinasi bersama dilakukan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Batu, dan DPRD setempat, Pemerintah Desa Sumberbrantas, masyarakat. Mereka membahas kondisi sumber air sekaligus memastikan kegiatan perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki. Hal ini untuk menjawab keresahan warga Sumberbrantas terkait ketersediaan air dan eksistensi mata air.
Perhatian Pemkot Batu ini diberikan untuk menindaklanjuti persoalan pembangunan dan pemanfaatan air tanah oleh PT Esa Suwardhana Tani (EST). Tim terpadu Perangkat Daerah Kota Batu akan melakukan monitoring untuk memastikan kesesuaian kegiatan perizinan.
DPRD Kota Batu juga akan memfasilitasi pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian ESDM mengenai izin pengusahaan air tanah penataan.
“Kami memahami bahwa warga membutuhkan kejelasan mengenai kondisi sumber air dan kegiatan pembangunan di lokasi. Untuk itu kami bersama instansi terkait akan melaksanakan monev terpadu untuk memastikan kesesuaian perizinan,” ujar Dyah Lies Tina, Kepala DPMPTSP Kota Batu saat dikonfirmasi, Minggu (25/10/2026).
Ia menjelaskan bahwa penanganan persoalan tersebut mencakup pemeriksaan dokumen perizinan dan peninjauan lapangan. Dan berdasarkan data perizinan kegiatan usaha pada lokasi tersebut digunakan untuk jenis usaha yaitu, pertanian buah beri (KBLI 01251), wisata agro (KBLI 93231) dan restoran (KBLI 56101).
Dokumen yang ada sebagai dasar untuk melaksanakan monitoring selanjutnya akan dilakukan pencermatan di lapangan. Hal ini untuk memastikan apakah aktivitas pembangunan sesuai dengan izin yang telah diterbitkan.
Berdasarkan data yang ada terkait pengeboran sumur, izin pengeboran sumur kesatu diterbitkan oleh Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Timur. Kemudian izin kedua yaitu Izin Pengusahaan Air Tanah Penataan diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Namun sampai saat ini masih belum dilakukan pengeboran.
Sementara untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam proses pengajuan dan masih berstatus perbaikan dokumen, dengan catatan verifikasi kelengkapan oleh dinas teknis. Dan berdasarkan pengajuan di sistem bangunan yang dimaksud akan difungsikan untuk vila.
Diketahui, DPRD Kota Batu merespons keresahan warga atas dugaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan dan pengeboran air di kawasan Sumberbrantas. Untuk itu Dewan menyatakan hadir sebagai penengah, dan berkomitmen menjembatani dialog antara PT EST dan warga setempat untuk melahirkan win-win solution.
Warga menyatakan kekhawatirannya karena titik pengeboran yang dilakukan perusahaan ini berada sangat dekat dengan area sumber mata air. Pengeboran ini mulai menjadi sorotan karena diduga kuat memicu matinya Sumber Mata Air Jamitri.
Selain itu juga ada beberapa mata air lain seperti Sumber Mbah To, Sumber Goa Jepang, dan Titik Nol Sumberbrantas yang mengalami debit air. Padahal sumber air ini merupakan tumpuan atau penopang kehidupan harian masyarakat Sumberbrantas.
Tidak hanya itu, pembangunan skala masif di area Gimbo yang melibatkan penanaman sekitar 200 titik tiang pancang (paku bumi) turut menjadi perhatian serius. Karena kawasan hulu ini merupakan titik awal tangkapan air vital yang menjaga keberlangsungan pasokan air bagi Malang Raya, pelestarian lingkungan harus tetap menjadi prioritas utama.
“Pemasangan paku bumi dalam jumlah besar ini berpotensi mengubah struktur tanah, yang berdampak langsung pada penurunan debit air di kawasan konservasi tersebut,” ujar Asmadi SP, Ketua Komisi B DPRD Kota Batu. Ia menyatakan DPRD Kota Batu berkomitmen menjembatani dialog antara PT EST dan warga setempat untuk melahirkan win-win solution. [nas.kt]
