Pemprov Jatim, Bhirawa – Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Timur, kesulitan modal kerap menjadi penghambat utama untuk mengembangkan usaha. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menawarkan jalan keluar melalui Dana Bergulir atau Dagulir, skema pembiayaan modal kerja dan investasi dengan bunga 4 persen per tahun serta plafon hingga Rp300 juta.
Dagulir merupakan program pembiayaan berbasis APBD Provinsi Jawa Timur yang disalurkan melalui bank pelaksana, yakni Bank Jatim dan BPR Jatim, bagi UMKM, koperasi, dan masyarakat produktif. Program ini dimaksudkan memperluas inklusi dan literasi keuangan, sekaligus membuka akses permodalan yang lebih terjangkau.
Plt. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Mhd Aftabuddin Rijaluzzaman, menyebut Dagulir sebagai bagian dari upaya Pemprov Jatim mendorong UMKM naik kelas.
“Dagulir itu program pembiayaan Pemprov Jatim untuk UMKM, dengan bunga yang terjangkau, yaitu 4 persen per tahun. Tujuannya bagian dari program perluasan inklusi dan literasi keuangan, agar UMKM khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah bisa mengakses modal melalui kredit dana bergulir Pemprov Jatim,” ujarnya kepada Bhirawa, Minggu (25/10) siang.
Menurutnya, plafon pembiayaan mencapai Rp300 juta. Besaran itu, kata Aftabuddin, memberi ruang bagi UMKM yang membutuhkan modal lebih besar untuk ekspansi usaha.
“Kalau UMKM ingin naik kelas dan membutuhkan permodalan yang cukup besar, mereka bisa mengakses program Dagulir ini,” ujarnya.
Dalam peta pembiayaan Pemprov Jatim, Dagulir bukan satu-satunya instrumen. Namun, posisinya berbeda dengan program lain seperti Prokesra, KUR, dan Program Kredit Petani Jatim (PKPJ).
Aftabuddin menjelaskan, Prokesra memiliki bunga lebih murah, yaitu 3 persen, sedangkan KUR dan PKPJ berada di kisaran 6 persen. Sementara Dagulir ditetapkan 4 persen per tahun untuk memperluas akses modal UMKM.
“Program ini berbeda dengan program lain. Prokesra lebih murah, 3 persen. KUR juga 6 persen. Ada juga PKPJ, Program Kredit Petani Jatim, di 6 persen untuk para petani di Jawa Timur,” ujarnya.
Ia menegaskan, program pembiayaan tersebut terus didorong oleh Gubernur Jawa Timur karena dampaknya tidak berhenti pada pertumbuhan usaha saja.
“Ketika UMKM punya tambahan modal dengan skema bisnisnya, otomatis UMKM itu akan menambah jumlah tenaga kerja,” ujarnya.
Logika kebijakannya sederhana: UMKM yang memperoleh modal tambahan dapat memperluas produksi, menambah bahan baku, memperbaiki peralatan, atau membuka cabang baru. Pertumbuhan skala usaha itu pada gilirannya menambah kebutuhan tenaga kerja.
“Misalkan dia ingin mengembangkan usaha dan butuh modal Rp100 juta atau Rp50 juta, maka mereka akan menambah jumlah tenaga kerjanya. Otomatis serapan tenaga kerja kita menjadi lebih luas,” kata Aftabuddin.
Ia menyebut peningkatan serapan tenaga kerja itu sejalan dengan program prioritas Pemprov Jatim, khususnya agenda penciptaan lapangan kerja. Ketika omzet UMKM meningkat, kata dia, kesejahteraan masyarakat juga ikut membaik.
“Ketika UMKM mengakses permodalan, dia mengembangkan usahanya, skala usahanya lebih besar, tenaga kerjanya bertambah, otomatis serapan tenaga kerja Jawa Timur juga meningkat. Mengurangi jumlah pengangguran, dan ketika omzet UMKM bertambah, kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” ujarnya.
Dari sisi kinerja, Aftabuddin menyebut perkembangan dana bergulir berjalan baik. Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau 18.463 UMKM dengan penyaluran mencapai Rp1,32 triliun.
“Dana bergulir kita sampai saat ini telah menjangkau 18.463 UMKM dengan plafon mencapai Rp1,32 triliun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rekapitulasi tersebut merupakan akumulasi penyaluran dana bergulir dari 2024 hingga 2026. Dana bergulir dinilai sebagai salah satu instrumen kebijakan Pemprov Jatim yang ditujukan langsung kepada masyarakat produktif, khususnya UMKM.
“Perkembangannya secara umum sangat baik karena dana bergulir merupakan salah satu instrumen kebijakan Pemprov Jatim yang ditujukan kepada masyarakat produktif UMKM,” ujarnya.
Perubahan paling penting dalam pengelolaan Dagulir adalah pergeseran skema penyaluran dari channeling menjadi executing. Dalam skema lama, calon debitur harus melalui sejumlah tahapan administrasi di perangkat daerah sebelum akhirnya diarahkan ke bank pelaksana.
“Dulu masyarakat harus ke OPD, menjadi bidang OPD, terus diarahkan ke bank pelaksana, baru divalidasi oleh OPD juga. Panjang prosesnya,” kata Aftabuddin.
Sejak skema executing diterapkan, pelaku UMKM dapat langsung mengajukan pembiayaan ke cabang Bank Jatim atau BPR Jatim terdekat di 38 kabupaten/kota. Proses validasi dan eksekusi dilakukan di bank, sehingga waktu penyaluran jauh lebih singkat.
“Masyarakat atau pelaku UMKM yang produktif bisa langsung ke cabang bank terdekat, baik Bank Jatim maupun BPR Jatim, di 38 kabupaten/kota, dan langsung dieksekusi di situ,” ujarnya.
Menurut Aftabuddin, percepatan ini sangat terasa. Jika sebelumnya proses pembiayaan dapat memakan waktu sekitar satu hingga 15 hari kerja, kini dapat selesai dalam waktu sekitar tiga hari kerja.
“Kalau dulu mungkin membutuhkan waktu satu mingguan atau 15 hari kerja, sekarang tiga hari kerja cukup. Jadi jauh lebih cepat dibandingkan waktu sebelumnya ketika masih channeling,” ujarnya.
Skema executing juga telah menunjukkan hasil. Aftabuddin menyebut, sejak akselerasi dilakukan pada 2024 hingga sekitar dua tahun berikutnya, penyaluran Dagulir pola executing mencapai lebih dari Rp253 miliar kepada 1.133 UMKM.
“Sejak kami akselerasi di tahun 2024 sampai dengan kurang lebih dua tahun, telah tersalurkan lebih dari Rp253 miliar kepada 1.133 UMKM. Ini juga sangat diminati masyarakat secara umum,” ujarnya.
Pemprov Jatim kini tengah merumuskan kebijakan yang lebih pro-masyarakat lagi. Salah satunya, kata Aftabuddin, melalui pendekatan Program Kehidupan Sejahtera atau Progesra.
“Sekarang ini kami sedang merumuskan kebijakan yang lebih pro-masyarakat lagi, salah satunya dengan pendekatan Progesra, Program Kehidupan Sejahtera,” ujarnya.
Bagi pelaku UMKM, Dagulir pada dasarnya menawarkan peluang yang lebih dari sekadar pinjaman murah. Dengan bunga 4 persen per tahun, plafon hingga Rp300 juta dan proses yang semakin ringkas, program ini diharapkan mampu menjadi pijakan bagi usaha rakyat Jawa Timur untuk tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan mendorong perekonomian daerah. [aya.kt]
