Kabupaten Kediri, Bhirawa. – Ribuan warga mendesak penutupan aktivitas pertambangan galian C di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Dalam aksi di depan Kantor Kecamatan Puncu, Senin (12/10), warga mengeluhkan kerusakan jalan, terganggunya akses air bersih, hingga risiko kecelakaan akibat lalu lintas truk pengangkut material tambang.
Dalam audiensi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), warga meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret. Mereka menilai aktivitas pertambangan di Puncu dan sekitarnya telah merugikan masyarakat.
Koordinator Aksi, Suwito mengatakan, keresahan warga terutama berkaitan dengan aktivitas pertambangan di Dusun Damarwulan, Desa Puncu, termasuk yang disebut melibatkan PT EPAS. Menurut dia, dampak yang dikeluhkan meliputi kerusakan lingkungan, terganggunya prasarana air, dan kondisi jalan yang menghubungkan Puncu hingga Kepung.
”Tambang tidak ada manfaatnya sama sekali untuk masyarakat, lebih banyak mudaratnya. Alam rusak, lingkungan rusak, untuk prasarana air yang ada di atas ikut rusak, kita masyarakat kita saat ini hanya untuk minum sama mandi saja harus beli,” ujar Suwito.
Warga juga mempersoalkan intensitas kendaraan pengangkut material tambang yang melintas di kawasan permukiman. Suwito memperkirakan sekitar 50 hingga hampir 100 truk melintas setiap hari. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko kecelakaan, terutama ketika jalan mengalami kerusakan.
Suwiito menyebut telah ada warga yang menjadi korban kecelakaan, termasuk seorang ibu yang meninggal dunia dan meninggalkan anaknya. Namun, kaitan langsung antara aktivitas tambang, kondisi jalan, dan kecelakaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan oleh instansi berwenang.
Suwito mengatakan, keresahan masyarakat berlangsung seiring aktivitas pertambangan yang menurutnya telah berjalan sekitar enam tahun. Wilayah yang disebut dalam aksi meliputi Puncu, Pugeran, Margomulyo, Sukomoro, Larepan, Satak, Asmorobangun, dan Lestari.
Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengevaluasi aktivitas pertambangan sesuai kewenangan masing-masing. Mereka juga mengingatkan potensi tindakan masyarakat apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti.
Menanggapi tuntutan itu, Camat Puncu Firman Tappa mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi warga, terutama mengenai persoalan lingkungan, jalan, dan prasarana air. Kecamatan akan berkoordinasi dengan unsur terkait untuk mengupayakan penghentian sementara aktivitas pertambangan guna meredam keresahan masyarakat.
”Yang jelas, ini kami nanti setelah ini berkoordinasi dengan pihak empat pilar untuk paling tidak untuk menghentikan sementara operasional yang ada di lapangan. Hanya untuk meredam gejolak yang ada di tengah-tengah masyarakat,” kata Firman.
Firman menegaskan, pemerintah kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk menangani perizinan maupun menetapkan penghentian tambang secara permanen. Karena itu, tindak lanjut terkait keberlanjutan operasional harus melibatkan instansi yang berwenang.
Rencana koordinasi ini belum berarti penghentian sementara telah resmi diberlakukan. Pelaksanaannya masih menunggu tindak lanjut pihak terkait. Berdasarkan informasi dalam bahan pemberitaan, izin pertambangan disebut berlaku hingga 21 Juli 2027. Aktivitas tambang juga dilaporkan sempat berhenti sementara sebelum kembali beroperasi.
Warga meminta pemerintah memeriksa kepatuhan operasional tambang, dampak lingkungan, kondisi jalan, pengelolaan air, serta keselamatan angkutan material. Mereka berharap tuntutan penutupan tambang mendapat kepastian tindak lanjut agar persoalan yang dikeluhkan masyarakat di Puncu dan sekitarnya tidak berlarut-larut. [van.nov.fen]
