DPRD Jatim, Bhirawa – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyoroti tajam struktur Rancangan APBD (RAPBD) Jatim 2027. Salah satu sorotan utama adalah Belanja Modal yang turun 22,3 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026, menjadi hanya Rp1,679 triliun atau sekitar 6,12 persen dari total belanja daerah.
Fraksi Gerindra menilai penurunan tersebut perlu dijelaskan karena terjadi ketika pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dalam KUA-PPAS 2027 ditargetkan berada pada kisaran 5-6,10 persen.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Soemarjono menyampaikan catatan tersebut dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda APBD Jatim 2027 dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (24/9/2026).
Menurut Soemarjono, RAPBD 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp26,407 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp27,423 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp1,016 triliun yang ditutup melalui pembiayaan neto.
Yang menjadi perhatian Gerindra, kata dia, bukan hanya besaran defisit, tetapi komposisi belanja yang dinilai perlu mendapat pendalaman.
“Belanja Modal turun hingga 22,3 persen dari Perubahan APBD 2026, menyisakan porsi hanya 6,12 persen dari total belanja, jauh dari mencerminkan APBD sebagai instrumen pembangunan,” kata Soemarjono dalam pemandangan umum Fraksi Gerindra.
Jalan, Jaringan dan Irigasi Justru Naik
Menariknya, di tengah penurunan Belanja Modal secara keseluruhan, Gerindra mencatat terdapat satu pos yang justru mengalami lonjakan, yakni Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi.
Dalam RAPBD 2027, alokasi pos tersebut mencapai sekitar Rp702 miliar, dibandingkan alokasi akhir 2026 yang disebut hanya sekitar Rp44,7 miliar.
“Kondisi ini membuat Gerindra mempertanyakan komponen Belanja Modal lainnya yang mengalami pemangkasan untuk mengakomodasi kenaikan anggaran jalan, jaringan dan irigasi tersebut,” ujarnya.
Gerindra juga meminta Pemerintah Provinsi Jatim memastikan seluruh proyek Belanja Modal 2027 memiliki kesiapan dokumen teknis dan jadwal pelaksanaan yang memadai.
Pasalnya, realisasi Belanja Modal 2025 tercatat sebesar 92,47 persen.
Selain belanja, Gerindra juga mempertanyakan target pendapatan daerah 2027 yang dinilai masih jauh di bawah realisasi 2025.
Pendapatan daerah 2027 diproyeksikan Rp26,407 triliun, sementara realisasi pendapatan daerah 2025 disebut mencapai sekitar Rp29,8 triliun.
Begitu pula target PAD 2027 sebesar Rp17,707 triliun, masih berada di bawah realisasi PAD 2025 yang mencapai sekitar Rp18,4 triliun.
“Prinsip kehati-hatian dalam penganggaran dapat dipahami, namun proyeksi yang konsisten berada jauh di bawah kemampuan riil daerah berisiko menghambat ekspansi belanja produktif dan pembangunan,” ujarnya.
Gerindra meminta Gubernur menjelaskan alasan target pendapatan 2027 tidak lebih mendekati kapasitas riil pendapatan daerah.
SiLPA Turun 55,7 Persen
Sorotan lainnya menyangkut proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Penerimaan pembiayaan 2027 direncanakan sebesar Rp1,5 triliun yang bersumber dari perkiraan SiLPA 2026. Angka ini turun sekitar 55,7 persen dibandingkan proyeksi SiLPA dalam Perubahan APBD 2026 yang mencapai Rp3,3 triliun.
Gerindra meminta pemerintah menjelaskan dasar perhitungan penurunan tersebut.
“Apakah mencerminkan perbaikan signifikan dalam penyerapan anggaran Tahun 2026, atau justru indikasi bahwa proyeksi SiLPA pada Perubahan APBD 2026 terlalu tinggi?” kata Soemarjono.
Belanja Pegawai Tembus 31,04 Persen
Gerindra juga menyoroti Belanja Pegawai 2027 yang mencapai Rp8,512 triliun atau 31,04 persen dari total belanja daerah.
Fraksi Gerindra meminta TAPD menyajikan secara transparan komponen belanja tersebut, termasuk pemisahan belanja pegawai reguler dengan Tunjangan Profesi Guru ASN yang dibiayai melalui TKD.
Menurut perhitungan yang disampaikan Gerindra, setelah komponen tertentu dikeluarkan sesuai pengecualian regulasi, rasio efektif belanja pegawai diperkirakan berada di kisaran 25,5 persen.
Karena itu, Gerindra meminta basis perhitungan tersebut dibuka secara rinci sebelum APBD 2027 ditetapkan.
Gerindra juga menyoroti turunnya anggaran sejumlah sektor yang disebut menjadi bagian dari prioritas pembangunan Jatim.
Alokasi sektor pertanian disebut turun dari sekitar Rp376 miliar menjadi Rp267,42 miliar, atau turun 28,9 persen.
Sektor kehutanan turun dari Rp208 miliar menjadi Rp185,35 miliar, sedangkan sektor energi dan sumber daya mineral turun dari Rp57 miliar menjadi Rp46,52 miliar.
Sementara sektor pariwisata disebut hanya memperoleh alokasi sekitar Rp10,72 miliar.
Gerindra meminta pemerintah menjelaskan bagaimana keberlanjutan program ketahanan pangan, asuransi petani, energi terbarukan, hingga pengembangan desa wisata dengan struktur anggaran tersebut.
Gerindra Pertanyakan Komposisi Anggaran Kesehatan
Di sektor kesehatan, Gerindra menyoroti distribusi anggaran yang dinilai perlu diperjelas.
Dari total belanja fungsi kesehatan sekitar Rp5,568 triliun, Dinas Kesehatan disebut memperoleh Rp1,767 triliun atau 31,73 persen.
Sementara sekitar 68,27 persen dialokasikan untuk 15 rumah sakit daerah dan UPT.
Gerindra secara khusus menyoroti alokasi untuk RSUD Dr Soetomo sekitar Rp1,48 triliun, yang disebut lebih besar dibandingkan total anggaran Dinas Kesehatan.
“Apakah komposisi ini telah mencerminkan strategi kesehatan inklusif, preventif dan aksesibel, atau justru menunjukkan bias belanja kesehatan ke arah kuratif dan rumah sakit rujukan?” kata Soemarjono.
Minta Klarifikasi Alokasi Pengawasan
Gerindra juga mempertanyakan alokasi anggaran pengawasan dan pendidikan serta pelatihan ASN.
Anggaran Inspektorat disebut sekitar Rp66,70 miliar atau 0,24 persen dari total belanja. Sementara anggaran pendidikan dan pelatihan ASN disebut sekitar Rp84,19 miliar atau 0,31 persen.
Fraksi Gerindra meminta Gubernur mengonfirmasi perhitungan tersebut dan menjelaskan langkah koreksi apabila memang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.
Soemarjono menegaskan, seluruh catatan tersebut diperlukan agar RAPBD Jatim 2027 tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan.
“Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 masih memerlukan pendalaman dan penajaman lebih lanjut agar benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat Jawa Timur,” tegasnya. [geh.kt]