Gresik, Bhirawa — Penguatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu fokus utama dalam Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Gresik 2026. Komisi I DPRD mendorong anggaran yang tersedia dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan generasi muda.
Anggota Komisi I DPRD Gresik, Syaikhu Busiri, menyampaikan dukungan terhadap langkah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) dalam meningkatkan kapasitas pejabat. Hal ini diharapkan berujung pada membaiknya kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Penguatan kompetensi pejabat tentu kami dukung. Harapannya, peningkatan kualitas SDM aparatur ini juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik,” ujar Syaikhu.
Dalam P-APBD 2026, BKPSDM memperoleh pagu Rp18,136 miliar — turun Rp2,709 miliar dibandingkan usulan KUPA-PPAS, namun tetap lebih tinggi dibandingkan APBD awal sebesar Rp15,247 miliar. Anggaran ini diarahkan untuk pendidikan dan pelatihan ASN, serta pelaksanaan uji kompetensi bagi pejabat eselon II dan III, guna memastikan aparatur yang menduduki jabatan struktural memiliki kecakapan memadai dalam mendukung program pembangunan sesuai RPJMD 2025–2029.
Ketua Fraksi PKB sekaligus anggota Komisi I, Imron Rosyadi, menilai penguatan SDM menjadi kebutuhan mendesak di tengah pesatnya perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Kemampuan aparatur harus terus diperbarui agar tidak tertinggal.
“Fokus penguatan SDM pada P-APBD 2026 diarahkan khusus pada pejabat eselon II dan III, agar kecakapan mereka saat menjabat dapat terjaga dan ditingkatkan,” tegasnya.
Sementara itu, pagu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) turun dari Rp29,796 miliar menjadi Rp29,330 miliar. Penurunan Rp466 juta tersebut berkaitan dengan pergeseran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ke tahun 2027. Meski demikian, efisiensi ini tidak boleh mengurangi perhatian terhadap program wawasan kebangsaan yang tetap menjadi prioritas, khususnya pendidikan wawasan kebangsaan di berbagai kecamatan untuk membangun karakter generasi muda.
Imron Rosyadi mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaksimalkan pagu P-APBD dengan mengutamakan program prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat. Inovasi program diharapkan terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan Indeks Kinerja Pemerintah Daerah (IKPD) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). [kim.kt]