DPRD Jatim, Bhirawa – Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak, mengatakan 11 anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim yang tidak menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jatim telah mengajukan izin sebelumnya.
Emil menyebut ketidakhadiran para legislator Demokrat tersebut berkaitan dengan agenda lain yang telah dijadwalkan jauh hari.
“Memang kadang ada agenda besar nasional yang mereka mohon izin. Dan ini sudah disampaikan jauh-jauh hari,” ujar Emil seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (10/9/2026).
Pernyataan Emil tersebut disampaikan menyusul absennya seluruh anggota Fraksi Demokrat dalam rapat paripurna yang salah satu agendanya adalah penyampaian Nota Keuangan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027.
Dalam daftar hadir, dari 119 anggota DPRD Jatim, tercatat 67 anggota hadir dan 52 anggota tidak hadir. Sebanyak 11 anggota Fraksi Demokrat tercatat tidak hadir seluruhnya.
Menurut Emil, permohonan izin tersebut telah disampaikan kepadanya jauh sebelum rapat paripurna berlangsung. Karena itu, ia memaklumi ketidakhadiran para anggota Fraksi Demokrat.
“Ini sudah disampaikan jauh-jauh hari,” tegas Emil.
Sebelumnya, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Jatim, Syamsiar Aulia Rahman, menjelaskan bahwa ketidakhadiran 11 anggota Fraksi Demokrat berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) yang telah diagendakan sebelumnya.
Emil sendiri hadir dalam rapat tersebut dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur Jatim dan mendampingi Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Sebelumnya, pemandangan tak biasa terjadi dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Kamis (10/9/2026). Saat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak hadir dalam rapat dengan sejumlah agenda strategis, seluruh 11 anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim justru tidak terlihat di ruang paripurna.
Ironisnya, Emil Dardak yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur periode 2026-2031, justru hadir dalam rapat tersebut dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur Jatim.
Ketidakhadiran seluruh anggota Fraksi Demokrat itu tercatat dalam absensi yang dibacakan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Jatim, Syamsiar Aulia Rahman.
“Dari total 119 anggota DPRD Jatim, hanya 67 anggota yang hadir, sedangkan 52 anggota dinyatakan tidak hadir,” kata Syamsiar Aulia Rahman.
Fraksi Demokrat menjadi salah satu fraksi yang mencolok karena 11 anggotanya absen seluruhnya. Informasi yang disampaikan dalam rapat menyebutkan, para anggota Fraksi Demokrat tidak hadir karena sedang melaksanakan bimbingan teknis (bimtek).
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim, dr Agung Mulyono, saat dikonfirmasi mengenai alasan seluruh anggota fraksinya tidak menghadiri rapat paripurna tersebut, hingga berita ini ditulis hanya direspon lewat Whatsapp.
“WA dulu, ada tamu. Semua naik kereta, ini OTW. PD (anggota Fraksi Demokrat, red) takut naik pesawat. Dimaklumi, Bimtek dan ada kejadian Krakatau,” balasnya.
Padahal, rapat yang dipimpin Hidayat tersebut bukan agenda biasa. Salah satu agenda utamanya adalah penyampaian Nota Keuangan Gubernur atas Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027.
Selain itu, paripurna juga membahas penyampaian Nota Penjelasan Gubernur terkait Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Agenda berikutnya juga menyangkut pembahasan Raperda tentang Obat Bahan Alam dan Penyelenggaraan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi, termasuk tanggapan dan/atau jawaban fraksi atas pendapat gubernur.
Tak hanya itu, rapat paripurna intern dijadwalkan membahas penjelasan pengusul terhadap Raperda tentang Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Produk Halal dan Pengembangan Hilirisasi Peternakan. (geh.kt)
