Pasuruan, Bhirawa – Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa Timur mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengimplementasikan regulasi batas minimal 80 persen kandungan susu segar lokal pada menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan tersebut dinilai tidak sekadar menjadi instrumen penyerapan komoditas di tingkat hulu, tetapi juga menjadi fondasi mendasar dalam mewujudkan kedaulatan gizi nasional secara berkelanjutan.
Sekretaris GKSI Jawa Timur, Evi Zainal Abidin, menyampaikan kepastian penerapan standar 80 persen susu segar, baik untuk varian pasteurisasi, Ultra High Temperature (UHT), maupun steril full cream plain akan memberikan dampak sistematis terhadap ekosistem perperahan nasional.
“Kami dari GKSI menyambut baik rekomendasi produk susu yang diharapkan mengandung minimal 80 persen susu segar. Kami menginginkan tidak hanya terjadi swasembada susu segar dalam negeri, tetapi juga terwujudnya kedaulatan gizi nasional,” ujar Evi saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Kamis (10/9).
Menurut Evi, hadirnya jaminan penyerapan melalui program MBG berpotensi memperbaiki harga beli di tingkat peternak serta meningkatkan profit margin peternakan hulu.
Menurutnya, insentif ekonomi yang memadai di tingkat dasar merupakan syarat mutlak agar iklim usaha peternakan sapi perah kembali bergairah.
“Dan sehebat apa pun dorongan pemerintah, jika margin di hulu sangat kecil dan tidak meninggalkan apa pun bagi peternak, maka sulit swasembada terwujud. Kebijakan ini kami yakini akan menggerakkan peminatan peternakan secara masif,” tegas Evi yang juga sebagai Ketua KUTT Suka Makmur Pasuruan.
Menanggapi skenario peningkatan permintaan tersebut, GKSI Jawa Timur menyatakan kesiapan operasionalnya. Sebagai langkah konkret awal, pihak koperasi berencana melakukan penambahan sekitar 1.200 ekor sapi perah impor yang akan didistribusikan kepada peternak anggota di Jawa Timur dalam waktu dekat.
“Bahkan beberapa bulan lalu kami sudah menjalin komunikasi untuk mendatangkan sekitar 1.200 sapi impor kembali, dan dalam waktu dekat kami akan melakukan kontrak untuk pembelian sapi impor tersebut untuk peternak-peternak anggota koperasi,” kata Evi.
Lebih lanjut, Evi menggarisbawahi penyediaan susu segar murni pada program intervensi gizi anak sekolah tidak boleh dipandang sebatas masalah daya beli masyarakat semata. Kebijakan ini harus diletakkan dalam kerangka kedaulatan gizi bangsa.
Ia optimistis, penanganan pengetatan gizi sejak dini yang ditopang oleh regulasi yang konsisten akan secara efektif menekan angka tengkes (stunting). Efek domino jangka panjangnya adalah lahirnya sumber daya manusia yang memiliki daya saing fisik maupun intelektual tinggi.
“Sangat naif kalau masalah stunting hanya disalahkan pada kemampuan daya beli masyarakat. Ini lebih kepada isu kedaulatan gizi. Pemenuhan gizi sejak dini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi berkualitas fisik ideal,” jelas Evi.
Evi meyakini perbaikan gizi nasional melalui asupan susu segar berpotensi melahirkan postur fisik generasi muda yang tangguh, termasuk mencetak atlet-atlet berprestasi di tingkat dunia.
“Kalau ini berjalan konsisten dan ada payung hukumnya, anak-anak kita tumbuh sehat dengan postur ideal. Tidak ada lagi stunting, dan mereka siap jadi atlet tangguh yang membawa Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2030,” imbuh Evi.
Diketahui sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengeluarkan rekomendasi penggunaan susu hewani dengan batas minimal kandungan susu segar 80 persen sebagai pelengkap menu MBG. BGN menetapkan standar harga acuan Rp 3.000 untuk ukuran 125 ml dan Rp 4.500 untuk ukuran 200 ml sampai di tingkat dapur pelaksana.
Kementerian Pertanian (Kementan) turut menilai ketetapan 80 persen susu segar ini menjadi momentum emas untuk memperluas pasar peternak lokal sekaligus mempercepat target swasembada susu nasional. [hil.why]
