Pemkot Kediri, Bhirawa. – Pemerintah Kota Kediri memperkuat kesiapan penanganan pasca bencana dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna). Bimtek digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri itu berlangsung di Ruang Kilisuci Balai Kota Kediri.
Bimtek Jitupasna dijadwalkan selama tiga hari, mulai 1 hingga 3 September 2026, dengan materi yang disesuaikan dengan bidang dan tugas masing-masing peserta. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan pengkajian kerusakan dan kebutuhan pascabencana, sehingga setiap OPD memahami tindakan serta tanggung jawabnya ketika terjadi bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri Joko Arianto mengatakan, penanggulangan bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada BPBD. Menurut dia, keterlibatan dan koordinasi seluruh pihak menjadi bagian penting untuk mempercepat penanganan ketika bencana terjadi.
”Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD, melainkan tanggung jawab bersama,” kata Joko, Rabu (2/9).
Joko menjelaskan, koordinasi antara BPBD dengan instansi terkait selama ini telah berjalan melalui berbagai saluran komunikasi. BPBD juga memiliki grup komunikasi yang melibatkan relawan, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya untuk mempercepat penyampaian informasi saat terjadi bencana.
Menurut Joko, mekanisme tersebut salah satunya terlihat ketika terjadi cuaca ekstrem yang menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Informasi kejadian tidak hanya diterima melalui layanan pengaduan 112, tetapi juga disampaikan melalui grup komunikasi dalam bentuk laporan maupun dokumentasi foto.
Di sisi lain, Joko menyebut Kota Kediri memiliki Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 75,10. Angka tersebut menempatkan Kota Kediri sebagai daerah dengan tingkat kerawanan bencana terendah keempat di Jawa Timur.
Meski memiliki tingkat risiko relatif rendah, bukan berarti Kota Kediri terbebas dari ancaman bencana. Berdasarkan kajian risiko bencana, sejumlah potensi yang masih perlu diantisipasi antara lain banjir genangan, cuaca ekstrem seperti angin puting beliung, tanah longsor, hingga kekeringan.
”Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja sehingga diperlukan kesiapsiagaan dari seluruh pihak. Meskipun tingkat risiko bencana Kota Kediri relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, kondisi ini tidak berarti Kota Kediri terbebas dari potensi bencana,” jelasnya.
Ia menilai koordinasi antar-OPD menjadi salah satu kunci dalam penanganan bencana. Terlebih, koordinasi tersebut telah diperkuat melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kediri.
Melalui bimtek Jitupasna, ia berharap peserta tidak sekadar memahami konsep pengkajian kebutuhan pascabencana, tetapi juga mampu menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing ketika bencana terjadi.
”Dengan mengikuti bimtek ini, diharapkan ketika bencana terjadi, para pihak terkait dapat segera mengambil tindakan sehingga proses pemulihan pascabencana bisa lebih cepat, terkoordinasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tandas Joko.
Bimtek menghadirkan Tim Mahoni Cakra Saujana dari Yogyakarta sebagai narasumber. Materi pelatihan diberikan dengan pendekatan berbasis kompetensi, metode partisipatif dan berorientasi pada perubahan. Untuk mendorong pembelajaran yang interaktif, peserta juga dibagi dalam sejumlah kelompok selama pelaksanaan pelatihan. [van.nov.fen]