Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Nganjuk, Iqbal Tawakal, SsPd.
Oleh :
Endro Budi Santoso
Wartawan Bhirawa Kabupaten Nganjuk
Kabupaten Nganjuk. Bhirawa. – Riuh tepuk tangan membubung tinggi di bawah kepakan lambang Garuda Pancasila Pendopo Sosro Koesumo Kabupaten Nganjuk hari ini, Selasa (14/07/2026). Ratusan anak prasejahtera dari desil 1 dan desil 2, berbagai desa dari 20 Kecamatan Nganjuk, berkumpul mengenakan seragam merah menyala. Mereka adalah peserta didik baru Sekolah Rakyat (SR) Kabupaten Nganjuk Tahun Ajaran 2026/2027 yang tengah mengikuti Pra-Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Secara administratif dan konstitusional, kegiatan ini adalah perwujudan nyata dari amanat Pasal 31 UUD 1945: negara hadir menjamin hak pendidikan dan pemenuhan gizi anak-anak yang selama ini terabaikan. Namun, di balik panggung megah itu, sebuah ironi besar masih membayangi pembangunan fisik gedung Sekolah Rakyat rupanya belum sepenuhnya rampung.
Dalam acara yang dihadiri langsung oleh Bupati Nganjuk, Marhaen, serta jajaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Dinsos Jatim), Kepala Sekolah Rakyat Nganjuk, Iqbal Tawakkal, S.Pd., memaparkan kondisi memilukan yang selama ini dialami para siswa sebelum terjaring masuk ke program ini.
“Ada anak-anak kita yang sebelumnya hanya makan satu kali sehari dengan lauk garam atau penyedap rasa yang diperbanyak agar cukup untuk satu keluarga,” ungkap Iqbal dengan nada bergetar.
Melalui Sekolah Rakyat, rantai kemiskinan itu coba diputus. Negara mengambil alih tanggung jawab fisik mereka dengan jaminan makan tiga kali sehari serta snack bergizi gratis dua kali sehari. Intervensi gizi ini menunjukkan hasil nyata: pemeriksaan kesehatan berkala mencatat adanya kenaikan berat badan siswa rata-rata 2 kg hanya dalam beberapa minggu setelah bergabung.
Iqbal menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bergerak aktif menyisir dusun-dusun terpencil melalui kolaborasi dengan pendamping PKH, TKSK, dan rehabilitasi sosial demi menerapkan prinsip: ”Menolong yang kecil, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin.”
Namun, komitmen mulia untuk “mengenyangkan perut” dan “mencerdaskan otak” ini menabrak realitas infrastruktur yang belum siap. Langkah Pemkab Nganjuk yang terkesan terburu-buru menggelar tahun ajaran baru di saat konstruksi fisik bangunan sekolah belum selesai menuai kritik tajam.
Bupati, Sekda, Dinsos Jatim dan Nganjuk bersama murid SR Nganjuk 2026-2027
Pendidikan yang layak tidak hanya berbicara soal kecukupan gizi dan seragam gratis, melainkan juga tersedianya ruang belajar yang representatif, aman, dan manusiawi. Menghadirkan anak-anak prasejahtera ke dalam sistem belajar aktif di saat gedung sekolah masih dikelilingi puing-puing proyek konstruksi dinilai dapat membahayakan keselamatan fisik para siswa.
Publik dan wali murid kini mendesak Pemkab Nganjuk untuk segera mempercepat penyelesaian pembangunan fisik. Jangan sampai program penanganan kemiskinan yang sudah dikonsep dengan sangat baik ini justru mengabaikan hak rasa aman bagi anak-anak saat proses belajar-mengajar dimulai.
Hadirnya jajaran Dinsos Jatim mendampingi Bupati Marhaen dalam sesi foto bersama para siswa menunjukkan bahwa program jaring pengaman sosial (social safety net) ini didukung penuh secara struktural oleh pemerintah provinsi. Dukungan besar ini diharapkan tidak hanya berhenti pada aspek seremonial dan bantuan sosial pangan, tetapi juga mendorong percepatan realisasi infrastruktur fisik sekolah.
Bagi para orang tua prasejahtera yang ada di wilayah Nganjuk, Sekolah Rakyat tetaplah sebuah lentera harapan baru. Tugas berat kini ada di pundak Pemkab Nganjuk dan jajaran manajemen Sekolah Rakyat: membuktikan bahwa mereka tidak hanya mampu memberi makan dan harapan, tetapi juga mampu menyediakan tempat belajar yang layak dan aman bagi masa depan anak-anak bangsa. [end.hel].
