Kota Probolinggo, Bhirawa. – Pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 mulai bergulir di Kota Probolinggo.
Dalam pembahasannya, DPRD memberikan perhatian terhadap rencana penyertaan modal sebesar Rp9 miliar kepada Perseroda Bahari Tanjung Tembaga yang dinilai perlu didukung dengan laporan perkembangan usaha yang jelas.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo, Pujo Agung Satrio, mengatakan penyampaian KUA-PPAS 2027 merupakan bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun perencanaan anggaran yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, dokumen tersebut masih berupa proyeksi yang mencakup pendapatan, belanja hingga pembiayaan daerah untuk tahun 2027. Pemerintah Kota juga membuka ruang bagi DPRD untuk memberikan saran dan masukan agar kebijakan anggaran mampu mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Terkait pembiayaan, termasuk penyertaan modal, itu memang sudah diamanahkan dalam perda. Yang menjadi perhatian DPRD adalah adanya gambaran atau progres atas penyertaan modal yang telah diberikan sebelumnya,” ujarnya.
Pujo juga mengungkapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong daerah semakin mandiri secara fiskal.
Pada 2025, PAD Kota Probolinggo terealisasi sekitar Rp240 miliar. Target tersebut naik menjadi Rp265 miliar pada 2026, dan diproyeksikan kembali meningkat menjadi sekitar Rp306 miliar pada 2027.
Ia berharap dukungan seluruh pihak, termasuk media, untuk mengedukasi masyarakat sehingga upaya peningkatan PAD dapat dilakukan tanpa membebani masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib menegaskan pembahasan penyertaan modal kepada Perseroda Bahari Tanjung Tembaga masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan usaha dan pertanggungjawaban penggunaan modal yang telah disalurkan sebelumnya.
Menurutnya, laporan tersebut menjadi dasar penting sebelum DPRD memberikan persetujuan terhadap tambahan penyertaan modal pada tahun anggaran berikutnya.
“Kami ingin mengetahui laporan riilnya seperti apa, apakah sudah menghasilkan omzet atau masih membutuhkan pendanaan lanjutan. Itu yang nanti menjadi dasar kami dalam mempertimbangkan penyertaan modal berikutnya,” katanya.
Sebagai bahan pertimbangan, DPRD juga menilai pemerintah daerah perlu melihat peluang investasi pada sektor yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap PAD, salah satunya layanan kesehatan melalui RSUD.
“Kalau dibandingkan, sektor kesehatan justru menunjukkan peningkatan PAD. Itu investasi yang hasilnya sudah bisa kita lihat. Mengapa tidak diperkuat di sektor yang sudah terbukti memberikan manfaat, sementara usaha yang masih berkembang belum dimaksimalkan,” ujar Mujib.
Ia menambahkan DPRD akan terus meminta perkembangan penyertaan modal tersebut, termasuk saat pembahasan Perubahan APBD 2026 maupun APBD 2027, sehingga penggunaan anggaran daerah tetap berjalan secara efektif, transparan dan akuntabel. (fir.hel)
