Oleh:
Lia Istifhama
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
Di tengah derasnya arus informasi digital, polarisasi sosial, serta kompleksitas tantangan kebangsaan, pertanyaan mengenai bagaimana menjaga persatuan bangsa menjadi semakin relevan. Indonesia sebagai negara multikultural tidak hanya menghadapi tantangan struktural, tetapi juga tantangan kultural dan psikologis yang berakar pada cara masyarakat memaknai perbedaan. Kerangka reflektif yang penting yakni bahwa persatuan bangsa tidak dapat dipertahankan hanya melalui slogan normatif, melainkan harus dibangun melalui tiga pilar utama-solidaritas sosial, resiliensi individu, dan penguatan institusi keluarga.
Pertama, solidaritas sosial merupakan fondasi dasar keberlangsungan sebuah bangsa. Dalam perspektif klasik Ibnu Khaldun, kekuatan sebuah negara terletak pada ashabiyah-ikatan sosial yang merekatkan individu dalam satu kesadaran kolektif. Ketika solidaritas ini melemah, maka yang muncul adalah fragmentasi kepentingan yang berujung pada disintegrasi sosial. Fenomena ini kini tampak dalam bentuk polarisasi digital, maraknya hoaks, serta kecenderungan masyarakat untuk terjebak dalam echo chamber yang memperkuat bias kelompok.
Dalam konteks ini, menjaga persatuan berarti menghidupkan kembali kesadaran kolektif bahwa perbedaan adalah keniscayaan, bukan ancaman. Nilai-nilai toleransi dan dialog menjadi instrumen penting untuk mencegah perbedaan berkembang menjadi konflik. Apa yang diajarkan oleh KH. M. Hasyim Asy’ari tentang etika perbedaan pendapat menjadi sangat relevan: bahwa perbedaan harus dikelola dalam kerangka persaudaraan, bukan permusuhan.
Kedua, resiliensi individu menjadi dimensi yang tidak kalah penting dalam menjaga kohesi sosial. Teori resiliensi Edith Grotberg yang menekankan tiga unsur-I Am, I Can, I Have-memberikan pendekatan komprehensif dalam memahami ketahanan individu. Dalam konteks kebangsaan, resiliensi tidak hanya berarti kemampuan bertahan dari tekanan personal, tetapi juga kemampuan untuk tetap menjunjung nilai kebersamaan di tengah godaan individualisme dan pragmatisme.
Ketika individu memiliki kekuatan internal (I Am), kemampuan sosial (I Can), serta dukungan lingkungan (I Have), maka ia tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang memecah belah. Resiliensi ini menjadi benteng psikologis terhadap radikalisme, intoleransi, maupun disinformasi yang kian masif di ruang digital.
Ketiga, keluarga sebagai institusi sosial terkecil memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi bangsa. Dalam banyak kajian sosiologi, keluarga dipandang sebagai agen sosialisasi pertama yang menanamkan nilai moral, norma sosial, dan identitas kebangsaan. Ketika keluarga gagal menjalankan fungsi ini, maka ruang kosong tersebut sering kali diisi oleh pengaruh eksternal yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.
Meningkatnya angka kenakalan remaja dan keterlibatan anak dalam tindak kriminal menjadi indikator bahwa terdapat disfungsi dalam proses pembentukan karakter. Oleh karena itu, penguatan peran keluarga tidak dapat ditawar. Keluarga harus menjadi ruang aman yang tidak hanya memberikan kasih sayang, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab, empati, dan rasa memiliki terhadap bangsa.
Lebih jauh, dalam era digital saat ini, keluarga juga dituntut untuk beradaptasi sebagai ruang literasi digital pertama bagi anak. Tanpa bimbingan yang memadai, generasi muda berpotensi menjadi konsumen pasif dari informasi yang tidak terverifikasi, yang pada akhirnya dapat mengikis nilai-nilai persatuan.
Dengan demikian, menjaga persatuan bangsa tidak dapat dilakukan secara parsial. Ia memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi struktural, kultural, dan personal. Solidaritas sosial harus diperkuat, resiliensi individu harus dibangun, dan keluarga harus diberdayakan sebagai fondasi utama pembentukan karakter bangsa.
Pada akhirnya, persatuan bukanlah kondisi yang bersifat statis, melainkan proses dinamis yang harus terus dirawat. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, hanya bangsa yang mampu menjaga kohesi sosialnya yang akan tetap bertahan dan berkembang. Indonesia, dengan segala keberagamannya, memiliki modal sosial yang besar untuk ituasal mampu dikelola dengan kesadaran kolektif, tanggung jawab moral, dan komitmen bersama.
————- *** ————-
