Oleh :
Prof Dr Sutawi
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang
Tidak banyak program pemerintah yang sejak awal memperoleh dukungan besar sekaligus kritik yang begitu keras seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di satu sisi, tujuan program ini sangat mulia, yakni meningkatkan kualitas gizi anak, menurunkan stunting, serta mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Namun di sisi lain, berbagai persoalan implementasi membuat MBG kini berada di sebuah persimpangan jalan.Dilema yang dihadapi pemerintah tidak sederhana. Menghentikan program ini akan menimbulkan kerugian ekonomi dan politik yang tidak kecil. Sebaliknya, melanjutkannya tanpa perbaikan mendasar justru berpotensi memperbesar ketidakpercayaan publik. Dalam teori kebijakan publik, kondisi seperti ini sering disebut policy trap, yaitu keadaan ketika suatu kebijakan telah menciptakan jaringan kepentingan yang begitu besar sehingga semakin sulit dievaluasi secara objektif.
EkonomiPolitik MBG
MBG merupakan salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Dengan target lebih dari 82 juta penerima manfaat dan puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program ini tidak hanya menjadi instrumen pelayanan sosial, tetapi juga telah membentuk sebuah ekosistem ekonomi baru.Di sekitar program tersebut tumbuh jaringan pemasok bahan pangan, penyedia jasa transportasi, penyedia peralatan dapur, kontraktor bangunan, tenaga kerja, hingga berbagai pelaku usaha yang menggantungkan pendapatannya pada keberlanjutan MBG.Secara ekonomi, kondisi tersebut tentu memberikan dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi lokal. Namun dari perspektif ekonomi politik, muncul konsekuensi lain yang perlu dicermati.Setiap program dengan anggaran raksasa pada akhirnya akan melahirkan kelompok-kelompok yang memperoleh manfaat langsung dari keberadaan program tersebut. Semakin besar anggaran yang beredar, semakin banyak pula pihak yang memiliki kepentingan agar program tetap berjalan.Di sinilah kebijakan publik mulai memasuki wilayah yang lebih rumit daripada sekadar persoalan teknis.
Ekonom dan ilmuwan politik menyebut fenomena tersebut sebagai path dependency. Sebuah kebijakan yang telah berjalan dan melibatkan investasi besar cenderung menciptakan jalur ketergantungan baru yang semakin sulit diubah.Pada tahap awal, pemerintah masih memiliki banyak pilihan. Namun setelah ribuan SPPG dibangun, berbagai kontrak ditandatangani, dan banyak pihak menginvestasikan modalnya, ruang untuk melakukan perubahan menjadi semakin sempit.Dalam kondisi seperti itu, evaluasi kebijakan sering kali tidak lagi didasarkan pada pertanyaan “Apakah program ini sudah berjalan optimal?”, melainkan berubah menjadi “Bagaimana mempertahankan program agar tetap berjalan?”Perubahan orientasi tersebut sangat penting dicermati karena dapat menggeser fokus kebijakan dari kepentingan publik menuju kepentingan keberlangsungan program itu sendiri.
Persoalan yang paling perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan MBG bukan hanya soal keamanan pangan atau efektivitas distribusi, melainkan juga tata kelola kekuasaan dan pengelolaan anggaran.Dalam teori ekonomi politik, fenomena yang sering muncul pada program dengan anggaran besar adalah rent-seeking. Istilah ini merujuk pada upaya memperoleh keuntungan ekonomi melalui akses terhadap kekuasaan, regulasi, atau proyek pemerintah, bukan melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi. Program MBG yang mengelola anggaran ratusan triliun rupiah serta melibatkan ribuan SPPG tentu memiliki risiko tersebut. Semakin besar anggaran yang beredar, semakin besar pula insentif bagi kelompok-kelompok tertentu untuk memperoleh keuntungan dari kedekatan dengan pusat pengambilan keputusan.Pada tahap inilah transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting. Sayangnya, kekhawatiran berbagai pihak mengenai potensi penyimpangan ternyata tidak sepenuhnya berlebihan.
Pada 3 Juni 2026, publik dikejutkan oleh langkah Kejaksaan Agung yang menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bersama dua mantan Wakil Kepala BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Penahanan para mantan pejabat tinggi tersebut menjadi salah satu peristiwa paling serius dalam sejarah pelaksanaan MBG. Terlepas dari proses hukum yang masih berjalan dan asas praduga tak bersalah yang harus dihormati, peristiwa tersebut mengandung pesan yang sangat penting bagi tata kelola kebijakan publik.Kasus itu menunjukkan bahwa risiko penyimpangan pada program berskala besar bukanlah sekadar kekhawatiran teoritis. Risiko tersebut nyata dan dapat terjadi bahkan pada institusi yang dibentuk untuk menjalankan misi sosial yang sangat mulia.Dalam perspektif ekonomi politik, inilah yang sering disebut sebagai paradoks kebijakan publik. Semakin besar manfaat yang dijanjikan sebuah program, semakin besar pula godaan yang muncul untuk memanfaatkan program tersebut sebagai sumber rente ekonomi.
Koreksi Besar-Besaran
Fenomena yang lebih menarik lagi adalah kemungkinan MBG memasuki kategori too big to fail.Istilah ini awalnya digunakan dalam dunia perbankan untuk menggambarkan lembaga yang begitu besar sehingga kegagalannya dapat menimbulkan dampak sistemik. Karena itu, pemerintah sering kali tidak memiliki pilihan selain menyelamatkannya.Dalam konteks MBG, fenomena serupa mulai terlihat.Semakin besar anggaran yang digelontorkan, semakin banyak penerima manfaat yang bergantung, semakin banyak tenaga kerja yang terlibat, dan semakin besar investasi yang telah ditanamkan, maka semakin sulit pula program tersebut dihentikan atau bahkan dikoreksi secara fundamental.Akibatnya, kebijakan dapat memasuki paradoks yang berbahaya: bukan lagi dipertahankan karena terbukti berhasil, tetapi dipertahankan karena terlalu mahal untuk dihentikan.Di sinilah sesungguhnya letak tantangan terbesar MBG.
Karena itu, pilihan yang tersedia sesungguhnya bukan sekadar melanjutkan atau menghentikan MBG.Menghentikan program secara total akan menimbulkan biaya sosial, ekonomi, dan politik yang sangat besar. Namun mempertahankannya tanpa evaluasi menyeluruh juga berpotensi memperdalam ketidakpercayaan publik.Jalan tengah yang lebih rasional adalah melakukan koreksi besar-besaran.Audit independen harus dilakukan secara berkala terhadap seluruh SPPG. Transparansi pengadaan dan penggunaan anggaran harus dibuka kepada publik. Standar keamanan pangan perlu diperketat. Pemerintah daerah, sekolah, koperasi, dan UMKM perlu diberi ruang yang lebih besar agar program tidak terlalu tersentralisasi. Yang terpenting, ukuran keberhasilan harus bergeser dari sekadar jumlah makanan yang dibagikan menuju dampak nyata terhadap kualitas gizi masyarakat.
Pada akhirnya, yang harus diselamatkan bukanlah proyek MBG, bukan pula kepentingan ekonomi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, melainkan masa depan anak-anak Indonesia.Sebab sejarah menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak gagal karena cita-citanya terlalu tinggi. Kebijakan gagal ketika tata kelolanya tidak mampu mengimbangi besarnya ambisi yang ingin dicapai.Kini MBG benar-benar berada di simpang jalan. Dan dalam setiap persimpangan sejarah kebijakan publik, keberanian melakukan koreksi sering kali jauh lebih penting daripada keberanian mempertahankan status quo. ***
———– *** ————
