Kota Malang, Bhirawa. – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua DPC PKB Kota Malang, Hikmah Bafaqih, menyoroti masih minimnya perhatian pemerintah terhadap keberadaan lembaga pendidikan swasta.
Hal tersebut disampaikannya di sela agenda silaturahmi dan serap aspirasi bersama jajaran tokoh masyarakat serta keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang di Hotel Atria, Sabtu (27/6/2026).
Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh seluruh anggota Fraksi PKB DPRD Kota Malang. Momentum ini dimanfaatkan secara optimal untuk menggali berbagai persoalan mendasar di Kota Malang, khususnya terkait carut-marut pemenuhan hak pendidikan masyarakat.
Hikmah Bafaqih menjelaskan, forum ini menjadi ruang komunikasi krusial antara wakil rakyat dengan konstituen, sekaligus sarana memohon doa restu menjelang pelantikan kepengurusan baru DPC PKB Kota Malang.
“Kami menerima banyak masukan bernas dari para tokoh, terutama dari lingkungan struktural maupun kultural NU. Sebagai anggota DPRD Jatim dari Dapil Malang Raya, masukan ini sangat penting untuk diperjuangkan di tingkat provinsi,” ujar Hikmah.
Terkait dinamika lokal, Hikmah secara khusus menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang tengah berjalan. Ia menyebut, keterbatasan kuota di sekolah negeri-baik SMP, SMA, SMK, maupun madrasah negeri-menuntut masyarakat untuk mulai memberikan kepercayaan yang sama kepada lembaga pendidikan swasta.
Namun, politisi perempuan ini menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai belum adil dalam memberikan perhatian dan penguatan kepada sekolah swasta, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
“Faktanya, pemerintah tidak mampu menyediakan seluruh kebutuhan lembaga pendidikan. Swasta hadir mengisi kekosongan itu dengan membangun gedung dan menggaji guru secara mandiri. Sayangnya, intervensi bantuan yang diterima mereka masih sangat terbatas,” tegasnya.
Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim ini menambahkan bahwa ketimpangan juga terjadi pada akses program peningkatan kompetensi guru serta bantuan rehabilitasi sarana prasarana (sarpras) pendidikan.
Banyak program pembangunan yang dinilai belum menjangkau sekolah swasta secara merata dan proporsional. Mengenai agenda internal partai, Hikmah membeberkan bahwa pelantikan kepengurusan DPC PKB Kota Malang dijadwalkan bakal digelar usai pelantikan resmi oleh DPP PKB pada 23 Juli 2026 mendatang di Jakarta. Selepas itu, PKB Kota Malang akan langsung tancap gas melakukan konsolidasi organisasi secara masif. [mut.dre]
